apahabar.com, BALIKPAPAN – Presiden JokoWidodo memulai kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dengan agenda meresmikan tol Balikpapan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda sepanjang 58,47 kilometer dan mengunjungi calon ibu kota baru di Kabupaten PenajamPaser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Presiden JokoWidodo tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Selasa sekitar pukul 09.50 WIB.
Menyambut Presiden Jokowi dan rombongan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noord dan sejumlah pejabat terkait.
Ikut mendampingi Presiden Jokowi sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas SuharsoMonoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet PramonoAnung.
Presiden terlebih dahulu diagendakan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.
Selanjutnya, Presiden menuju Gerbang Tol Samboja untuk meresmikan ruas tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda.
Tol yang dibangun sejak November 2016 ini akan memangkas waktu tempuh antara Balikpapan-Samarinda, dari semula 3 jam menjadi 1 jam. Rencananya ruas tol ini akan diperpanjang hingga ke pusat ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Tol Balikpapan-Samarinda seksi 2—4 yang menghubungkan Samboja-Samarinda sepanjang 58,47 kilometer. Pemerintah pusat dan daerah membantu dana sebesar Rp2,8 triliun sementara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebesar Rp9,97 triliun.
Untuk seksi 2 hingga 4, pembangunannya menggunakan dana BUJT, yakni PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda (JMBS). Jasa Marga memegang 62,1 persen saham, sedangkan sisanya dimiliki oleh Wijaya Karya hingga PT PP.
Selanjutnya, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten PenajamPaser Utara.
Di lokasi ibu kota baru itu, pemerintah menyiapkan lahan seluas180.000hektare. Selain untuk areal ibu kota negara, lahan tersebut dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau. Untuk kantor kementerian dan lembaga negara, butuh lahan4.000—6.000hektare. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektare.
Baca Juga:Ini Sosok Paspampres Era SBY dan Jokowi Asal Amuntai HSU
Baca Juga: Jengkel, Jokowi Sebut Impor Migas Hambat Transformasi Ekonomi
Sumber: Antara
Editor: Aprianoor