Jokowi Kantongi Tingginya Kepuasan Masyarakat Jelang Pemilu 2024

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mencapai 76,7 persen menjelang Pemilu 2024. Meski sempat dikhawatirkan mengalami

Presiden Jokowi bersalaman dengan Wakil Presiden Maruf Amin

apahabar.com, JAKARTA - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mencapai 76,7 persen menjelang Pemilu 2024. Meski sempat dikhawatirkan mengalami anjlok karena riuh rendah akrobat politik Jokowi jelang Pemilu 2024.

Hal ini didasarkan pada survei Indobarometer medio 21 hingga 27 Januari 2023 yang dirilis Minggu (5/2).

"Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 76,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indometer Leonard SB seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (5/2).

Ia menambahkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cenderung stagnan di angka kisaran 75 persen. Namun, dalam survei terbaru terjadi kenaikan signifikan yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja Jokowi sebesar 8,6 persen.

Kendati demikian, sekitar 21,8 persen masih ada yang merasa tidak puas dan 1,8 persen masyarakat sangat tidak puas sama sekali dengan pemerintahan Jokowi.

"Menjelang tahun politik, publik mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dengan tingkat kepuasan mencapai 76,7 persen," ujarnya.

Leonard menjelaskan bahwa spekulasi yang muncul dalam tahun politik yang bakal mengikis kepuasan publik terhadap Jokowi tak terbukti. Sebab dalam riuh rendahnya situasi politik, justru Jokowi masih mampu mempertahankan performa pemerintahan.

Terlebih tampak beragam akrobatik politik yang seringkali menyeret nama Jokowi dalam pusaran politik sehingga sempat dikhawatirkan mengganggu tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi.

"Sebut saja NasDem, meskipun berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi, memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang kerap menjadi simbol oposisi dan antitesis Jokowi," jelasnya.

Di sisi lain, faktor yang menyumbangkan tingkat kepuasan publik ditengarai terkait langkah pemerintah memutuskan mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara nasional.

"Dicabutnya PPKM menjadi awal dari transisi menuju berakhirnya pandemi, dan memberikan sinyal positif bagi gerak perekonomian Indonesia," ucapnya.

Lalu di tengah ancaman resesi global pun kinerja pemerintah dapat menepis segala kekhawatiran masyarakat.

"Meskipun Indonesia diyakini tidak akan memasuki resesi, Jokowi juga mewanti-wanti situasi seperti resesi tetap akan dirasakan sebagai dampak menurunnya perekonomian global khususnya terhadap sektor pangan dan energi," imbuhnya.

Diketahui, survei Indometer dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi yang dipilih secara acak bertingkat survei. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan margin of error survei sekitar 2,98 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.