Nasional

Jokowi Instruksikan Kementerian dan Pemda Selesaikan Tumpang Tindih Lahan

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera…

Presiden Joko Widodo. Foto: Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan.

Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan.

Jokowi memaparkan, hingga saat ini terdapat 77,3 juta hektare lahan atau 40,3 persen dari total wilayah Indonesia, yang statusnya masih tumpang tindih. Tumpang tindih status lahan tersebut mengganggu perencanaan pembangunan.

Salah satu penyebab ketidakpastian status lahan tersebut karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama.

“Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (06/02).

Dia meminta agar kompilasi peta tematik dalam geoportal kebijakan satu peta segera diselesaikan. Kompilasi peta tematik itu akan membentuk Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) yang menggambarkan keberadaan lahan yang terindikasi tumpang tindih di setiap daerah.

“Karena itu saya minta hari ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk selesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan,” ujarnya.

Jokowi juga meminta payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih lahan itu segera diselesaikan. Dia menjelaskan, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta telah dilaksanakan sejak 2016, dengan sinkronisasi, integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.

Saat ini, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta itu telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik di 34 provinsi. Satu peta tematik yang belum terkompilasi adalah Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan.

“Setelah itu selesai, kita bisa lebih fokus identifikasi dan selesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” ujar dia.(Ant)

Baca Juga: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Lebat Kamis Malam

Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP

Editor: Aprianoor