Nasional

Jika Kaltim Jadi Ibu Kota, Tak Ada Ruang untuk Tuan Thakur

apahabar.com, BALIKPAPAN – Rencana pemindahan ibu kota ikut menggoreng harga tanah. Ada tiga wilayah yang dibidik…

Presiden Jokowi, bersama jajaran menteri utama Kabinet Kerja, meninjau kawasan Taman Hutan Raya, Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, salah satu calon kuat ibu kota negara, awal Mei lalu. Tampak mendampingi Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, dan Bupati Kukar Eddy Damansyah. Foto-Setpres

apahabar.com, BALIKPAPAN – Rencana pemindahan ibu kota ikut menggoreng harga tanah. Ada tiga wilayah yang dibidik pemerintah pusat. Yakni, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel.

Jika Kaltim yang dipilih, Gubernur Kaltim Isran Noor sudah punya trik tersendiri menghadapi para spekulan tanah atau ‘Tuan Thakur’. Dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Balikpapan, kemarin, Isran siap membuat Pergub atau Peraturan Gubernur.

Peraturan itu segera diikuti penyusunan Perda atau Peraturan Daerah tentang penataan kawasan khusus nonkomersial. Pergub atau Perda itu akan mengatur secara rinci hal-hal berkenaan dengan pengadaan tanah dan lain-lain yang diperlukan.

Para spekulan kata dia tidak akan berkutik dengan aturan tersebut. Tidak akan ada orang memanfaatkan keadaan dengan membeli banyak tanah. Kemudian menjualnya dengan harga mahal di wilayah yang akan jadi ibu kota negara.

“Kalau ada Tuan Thakur maka tidak akan hidup dia. Semua akan diatur dalam regulasi itu secara rinci,” kata Gubernur berseloroh, seperti dikutip dari Antara.

Tuan Thakur adalah tokoh antagonis atau tokoh jahat di banyak film Bollywood atau film-film India. Tuan Thakur selalu digambarkan sebagai orang kaya yang tamak dan punya tanah atau lahan luas yang cara mendapatkannya kadang dengan merampas tanah si miskin.

Kaltim, klaim Isran, paling siap untuk menjadi ibu kota. “Rugi negara bila tidak memanfaatkan kontribusi dan kesiapan masyarakat Kaltim," tandas Gubernur.

Kaltim dianggap memenuhi beragam syarat-syarat. Seperti dekat dengan kota yang sudah ada untuk menghemat biaya investasi, dekat dengan fasilitas pelabuhan dan bandar udara internasional.

Seirama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjamin pemerintah tidak akan menerapkan skema ganti rugi untuk lahan ibu kota Baru di Kalimantan. Para spekulan tidak bisa semena-mena dalam mematok harga tanah.

“Tidak perlu spekulasi beli tanah, karena tidak ada skema ganti rugi dari pemerintah,” kata Bambang Brodjonegoro.

Ya, belum lagi jadi ibu kota, sejumlah lahan di Kaltim jadi incaran sejumlah pihak. Hal itu diakui Ketua DPD Realestate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susatyo sudah ada pihak-pihak dari Jakarta dan Surabaya melakukan survei lahan di kawasan Samboja.

Di toko online, jual beli properti, nama Samboja sudah jadi bahan ‘gorengan’ para penjual. Embel-embel nama ‘Ibu Kota’ untuk menarik calon pembeli.

Dilansir CNBC Indonesia, di salah satu unggahan di toko online OLX pada medio Juli 2019, lokasi lahan Samboja sudah santer sebagai calon ibu kota.

Pada postingan itu, penjual menawarkan lahan seluas 9.400 meter atau kurang dari 1 hektar. Lahan seluas itu dibanderol Rp270 juta, atau setara sekitar Rp28 ribu per meter.

Postingan lain, menjajakan lahan seluas 50 hektar, dibanderol Rp150 juta per hektar. Artinya harganya hanya Rp15 ribu per meter. Lokasinya di Samboja Jl. Poros Sei Seluang Tenggarong, Kaltim.

“Sangat cocok untuk investasi karena kalau ibukota pindah di Kaltim potensinya akan pas di posisi tengah kota,” jelas postingan tersebut.

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Menteri Bambang: PDB Indonesia Bertambah

Baca Juga: Bicara Pemindahan Ibu Kota Negara, Garin Nugroho Tatap dari Sudut Kebudayaan

Baca Juga: Menteri Bambang ke Balikpapan, KA Kalimantan dan Ibu Kota Masuk Prioritas

Baca Juga:Ibu Kota Pindah, Sastrawan: Kalimantan Jangan Seperti Amerika

Editor: Fariz Fadhillah