apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Selatan meminta seluruh anggota fraksi seluruh kabupaten atau kota untuk mengawasi money politics saat hari pencoblosan 9 Desember 2020.
“Kita mengundang seluruh fraksi DPRD kabupaten atau kota se-Kalsel. Jumlahnya sebanyak 100 anggota dewan dari fraksi Partai Golkar,” ucap Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kalsel, Supian HK kepada awak media, Sabtu (5/12) malam.
Menurutnya, jangan sampai ada hal-hal yang tak diinginkan saat hari pencoblosan 9 Desember 2020. Termasuk menolak golput.
“Kemudian siapapun yang terpilih nanti, masyarakat harus menerimanya. Pemilu 2020 ini harus bersih dari tuduhan-tuduhan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi mengatakan sesuai instruksi Dewan Pengurus Pusat (DPP), seluruh fraksi di Indonesia diminta merapatkan barisan untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pilkada.
“Ini sangat penting karena jangan sampai pelaksanaan pilkada ini dicederai dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti money politics. Ini tugas anggota fraksi untuk monitoring terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan,” bebernya.
Selain itu, ia meminta kepada semua anggota fraksi menjalin koordinasi dengan partai yang ada di kabupaten atau kota se-Kalsel.
“Untuk melakukan pengontrolan terhadap baliho yang masih terpasang agar diturunkan,” pungkasnya.