Pemilu 2024

Jelang Debat Cawapres, CORE: Perlu Pendekatan Berbeda soal Hilirisasi

Debat calon wakil presiden rencana akan digelar pada 22 Desember 2023 dengan tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, P

Komisi Pemilihan Umum telah mengundi nomor urut bantu masing masing tiga pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Foto: apahabar.com/Andrew Tito

apahabar.com, JAKARTA - Debat calon wakil presiden rencana akan digelar pada 22 Desember 2023 dengan tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Center of Reform on Economic (CORE) sangat menantikan hal tersebut. Lantaran ketiga calon membawa gagasan yang sama mengenai hilirisasi industri manufaktur. Meski begitu, publik perlu diberikan pemahaman dengan pendekatan berbeda dari masing-masing cawapres.

"Hampir ketiga-tiganya itu bicara tentang industri manufaktur, tapi orientasinya mungkin bisa berbeda yang kita tunggu itu adalah prioritasnya dan bagaimana cara mencapai tadi," kata Pendiri CORE Hendri Saparini kepada apahabar.com, Senin (18/12).

Baca Juga: Debat Cawapres Berlangsung di JCC Senayan, KPU Tunjuk 11 Panelis

Menurut Hendri, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menekankan perlunya kebijakan yang mendukung hilirisasi di sektor lain, bukan hanya terbatas pada pertambangan.

Dia mengkritik kurangnya eksplorasi dan konsep yang jelas dari para calon kontestasn terkait revolusi industri. Ia juga mempertanyakan sektor apa yang akan didorong dan strategi apa yang akan diambil.

"Kalau kemudian mendorong industri, industri apa yang dia dorong? Kala seperti itu, tidak akan mendorong pada penciptaan lapangan kerja peningkatan pendapatan masyarakat gitu loh," jelas dia.

Baca Juga: Menilik Rekam Jejak Buruk Capres-Cawapres dalam Persoalan Hukum

Sementara, Hendri menekankan bahwa sektor yang perlu diprioritaskan adalah pertanian dalam upaya memajukan ekonomi. Sebab, sektor tersebut memiliki potensi besar karena cakupan dan jumlah pekerja yang terlibat.

Ekonom senior CORE tersebut juga menyuarakan perlunya kebutuhan untuk mengembangkan strategi konkret dalam meningkatkan sektor pertanian, seperti melalui hilirisasi produk pertanian.

"Kalau saya ditanya yang mana yang harus dilakukan Pertama? ya pertanian," terang dia.

Baca Juga: Ekonomi Biru Indonesia Kalah dengan Korsel dan Norwegia

Lanjutnya, langkah nyata untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian harus menjadi fokus agar revitalisasi industri tidak hanya menjadi slogan.

Pasalnya, dengan menekankan pertanian sebagai langkah pertama, Hendri berpendapat bahwa hal ini dapat menjadi fondasi untuk kemajuan ekonomi lebih lanjut.

Namun, ia juga menegaskan bahwa strategi yang benar dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah diperlukan agar sektor pertanian dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.

"Karena pertanian kita sangat luas. Orang yang bekerja di situ sangat banyak, maka ini akan menciptakan efek domino multiplayer efek yang sangat besar," ungkap dia.

Baca Juga: Debat Capres-Cawapres Usai, Gibran Tak Ngantor di Solo

Lebih merinci, Hendri juga menyoroti isu redundansi dan overlapping dalam program-program pemberian bantuan, terutama BLT sebesar Rp18 juta.

Dia menekankan perlunya konsep yang lebih terstruktur, dengan memberikan kemudahan dari kebutuhan dasar secara bertahap. Termasuk mendukung program berjenjang agar individu dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu.

"Tanpa strategi yang jelas, masalah kemiskinan akan terus berulang, dan tanpa pendekatan berjenjang, upaya mengurangi kemiskinan akan sulit tercapai," pungkasnya.