apahabar.com, BANJARMASIN – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyoroti pelibatan figur asing di tim pemindahan ibu kota Indonesia.
“Setelah sayembara maket usai, rezim pedagang sedang berkeliling berbagai negara menjajakkan maket-nya ke para calon pembeli persis seperti sales rumah dan properti menyiapkan stand di mal-mal,” ujar Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah dihubungi apahabar.com, Kamis (16/1).
“Para calon pembeli itu diikat dengan posisi sebagai dewan pengarah ibu kota baru seperti Tony Blair, dan dikompensasi dengan pulau kecil Mori di Sulawesi Tengah seperti Pangeran Abu Dhabi, layaknya pedagang apapun dilakukan yang penting dagangan terjual,” sambung Merah.
Ya, dari kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA), Presiden Jokowi memperoleh sejumlah kesepakatan, antara lain kerja sama dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ).
Dalam pertemuan itu, pihak Abu Dhabi disebut berminat untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Lantas, Jokowi menawarkan kepada MBZ untuk masuk dalam dewan pengarah pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru.
“Pada pertemuan di Abu Dhabi ini, Presiden RI menawarkan kepada Putra Mahkota untuk menjadi semacam dewan pengarah di dalam ibu kota baru yang akan segera dibangun pada 2020 sekarang ini,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/1) dilansir apahabar.com dari Detikcom.
Selain MBZ, pendiri SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair juga akan mengisi posisi dewan pengarah.
Ketiganya, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, sudah pasti terlibat di pemindahan IKN.
“Iya bagus kan itu ada tiga, Sheikh Mohammed bin Zayed, terus Tony Blair terus Masayoshi,” kata Luhut dilansir apahabar.com dari laman yang sama, Rabu (15/1) kemarin.
Fungsi ketiganya, kata Luhut, memberikan nasihat terkait pembangunan IKN dan mempromosikan Indonesia.
Lain lagi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.
Suharso menyebut pelibatan tiga figur asing dalam IKN itu sebagai upaya internasionalisasi.
“Ada pertimbangan yang lain, yaitu proses internasionalisasi. Maksudnya adalah sosialisasi secara internasional sehingga bisa mengundang para investor untuk ikut berperan dalam pembangunan ibu kota baru,” ujar Suharso, Rabu (15/1) dilansir apahabar.com dari Tempo.
Komposisi Dewan Pengarah IKN, Suharso menyebut, tak hanya diisi oleh tiga figur tadi, melainkan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Nagara Rimba Nusa
Terkait maket, dalam rapat semalam, Presiden Jokowi menegaskan ibu kota baru nanti bakal menggunakan desain Nagara Rimba Nusa yang didapat melalui sayembara.
Tema Nagara Rimba Nusa yang menjadi juara pertama dalam sayembara tersebut dapat menjadi gagasan besar dan dapat disempurnakan.
"Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini," ujarnya.
Menurutnya, tema Nagara Rimba Nusa tersebut turut mengangkat konsep mengenai kota yang ramah lingkungan sehingga aspek tersebut juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota baru.
Konsep gagasan Nagara Rimba Nusa memiliki arti kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki.
"Oleh sebab itu, saya juga sudah minta kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan nursery, persiapan untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove atau tanaman-tanaman yang lain," imbuh Presiden.
Sementara mengenai lahan yang dibutuhkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan kurang lebih 256.000 hektare untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru dalam jangka pendek dan menengah. Secara keseluruhan, lahan seluas 410 ribu hektare akan disiapkan untuk pembangunan jangka panjang.
"Pak Menteri BPN dengan Menteri LHK agar ini segera dirampungkan sehingga nanti arsitek, desainer, dan urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desain," ucap Presiden.
Baca Juga:Arahan Terbaru Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Regulasi Jadi Atensi Jokowi
Baca Juga:Penduduk Miskin di Kaltim, Calon Ibu Kota RI Naik
Editor: Fariz Fadhillah