apahabar.com, BANJARMASIN – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) melaksanakan agenda diskusi kelompok terpumpun selama tiga hari dimulai tanggal 24-26 Juli 2019, bertempat di Hotel Aston Banua, Jalan A. Yani Km 11.
Dikemukakan Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kemendikbud, Hendarman, melalui diskusi diharapkan pihak pemerintah daerah mendapatkan solusi atas permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah kabupaten/kota yang ada di Kalsel.
Dihadiri Staf Khusus Kemendikbud Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Dewan Pendidikan se-Kalsel dan Dinas Pendidikan se-Kalsel, serta anggota dewan, diskusi untuk mencari solusi melalui pemanfaatan neraca pendidikan daerah (NPD).
“NPD ini sebagai data yang menunjukkan pencapaian sebuah daerah terhadap urusan pendidikan. Jadi, melalui pemanfaatan NPD pemerintah daerah dapat mengambil sebuah keputusan terhadap kekurangan yang terjadi pada urusan pendidikan,” kata Hendarman pada Kamis (25/7/2019) hari ini.
Hendarman menjelaskan, NPD adalahprofil pencapaian pendidikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, di mana semua data ada dan sudah dilakukan sejak 2015 sampai dengan 2018.
“Melalui diskusi ini kita sama-sama mengemukakan pandangan terhadap NPD dan mencari solusi yang tepat atas penilaian pencapaian yang sudah dilakukan daerah dalam hal ini daerah Kalsel,” ujarnya.
Provinsi Kalsel sendiri masih ada di kategori kurang peduli terhadap urusan pendidikan dengan indikator penyerapan anggaran yang sudah diamanahi sebanyak 20 persen.
Kalsel hanya mencatat rata-rata di 9.1 persen penyerapan anggaran untuk urusan pendidikan, masih kalah jauh dengan provinsi DKI Jakarta yang ada di kategori sangat peduli terhadap urusan pendidikan. Kalsel tak jauh berbeda dengan provinsi tetangga Kaltim yang sama-sama di kategori kurang peduli.
“Ini yang menjadi isu dalam diskusi kita, apa yang sudah dicatatkan dalam NPD agar dapat dicari solusinya melalui diskusi,” pungkasnya.
Sementara Staf Khusus Kemendikbud Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Suparto menyebut daerah yang ada pada kategori kurang peduli tidak bisa langsung dinilai sebagai daerah yang memang tidak peduli terhadap urusan pendidikan.
“Setiap daerah punya varian jawaban, banyak faktor yang menyebabkan kenapa daerah bisa masih kurang peduli. Bukan berarti daerah itu memang tidak peduli, contohnya saja Papua. Dalam pencatatan NPD provinsi Papua hanya 0 persen, bukan artinya tidak peduli sama sekali, tetapi ada faktor yang menyebabkan hal itu terjadi,” jelasnya.
Baca Juga: Belasan Muda-Mudi Terciduk di Sejumlah Kamar Hotel Banjarmasin
Baca Juga: Dini Hari, Puluhan Orang Terjaring Operasi Pekat di Banjarmasin
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Muhammad Bulkini