apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap menunggu pengumuman resmi Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan. Belakangan ini, nama Kalsel sangat jarang disebut sebagai calon pengganti Jakarta dibanding Kaltim dan Kalteng.
“Kita bukan berharap, akan tetapi menunggu dengan setia pengumuman resmi Presiden,” ucap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira kepada apahabar.com, Jumat (23/8) pagi.
Seperti yang telah disebutkan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, kata dia, Kalsel tak sedang berkompetisi dalam hal pemindahan IKN ke Kalimantan.
“Jadi istilah tepatnya bukan optimis, tapi mendukung keputusan presiden. Di mana pun keputusan beliau,” tegasnya.
Kalau pun nantinya Kaltim atau Kalteng terpilih, sambung dia, maka Kalsel akan tetap mendukung penuh. Sedikit banyaknya Kalsel akan terkena dampak positif, baik secara ekonomi maupun infrastruktur.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.
“Masih tunggu satu atau dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019) kemarin.
Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum diterima. Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.
Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Bambang Brodjonegoro sudah mengingatkan pemilihan bakal ibu kota negara bukanlah kontes.
"Para gubernur di sini sepakat untuk saling mendukung, di mana pun nanti ibu kota itu di Kalimantan," kata Menteri Bambang dalam acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 wilayah Kalimantan di Balikpapan, Selasa kemarin.
Penegasan Menteri Bambang menjawab pertanyaan jurnalis terkait daerah mana yang paling cocok dan mendapatkan poin paling banyak sesuai kajian Bappenas. Kalteng, digariskan oleh Gubernur Sugiyanto Sabran, memiliki latar sejarah yang kuat. Di mana Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya sejak 1950.
Sementara Kaltim menawarkan sekurangnya dua kawasan yang dianggap paling pas seperti Bukit Soeharto di Samboja di Kutai Kartanegara, dan juga Semoi-Sepaku di Penajam Paser Utara.
Hadir pula Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyanto Sabran, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Menteri Bambang: PDB Indonesia Bertambah
Baca Juga: Bicara Pemindahan Ibu Kota Negara, Garin Nugroho Tatap dari Sudut Kebudayaan
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Sastrawan: Kalimantan Jangan Seperti Amerika
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah