apahabar.com, BANJARMASIN – Isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju mencuat di tengah pandemi Covid-19.
Menariknya, dari sejumlah nama yang dimunculkan mencuat tokoh pemuda asal Kalimantan Selatan.
Dia adalah Mardani H Maming (MHM), Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI.
Selain menjabat orang nomor satu di organisasi pengusaha muda, MHM juga dikenal sebagai bupati yang sukses memimpin Kabupaten Tanah Bumbu pada 2010-2018.
Isu reshuffle mencuat setelah Kabinet Indonesia Maju dinilai kurang maksimal menangani dampak pandemi Covid-19.
MHM, menurut Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer, layak direkomendasikan bersama Sandiaga Uno.
“Nama-nama yang layak untuk di kabinet selanjutnya ini, kita hanya menawarkan ya, ada lima. Ada beberapa dari pengusaha-pengusaha, salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno dan anak-anak muda yang punya energi. Karena kalau seandainya menterinya bersih tapi tidak bisa bekerja dan tidak punya keberanian mengambil kebijakan, itu juga sama saja bohong, makanya dibutuhkan orang-orang yang punya kenekatan dan keberanian,” tuturnya dilansir dari Tribunnews.com, Rabu (4/11).
MHM, menurut Komisaris Independen PT Mega Eltra anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) itu sangat layak karena berpengalaman di birokrasi dan eksekutif.
MHM berlatar pengusaha sukses. Dia juga CEO PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, perusahaan holding yang membawahi 55 enitas anak bisnis, dari pertambangan mineral, penyewaaan alat berat hingga properti.
Reputasi mentereng MHM di kancah nasional dan daerah disebut pantas mengisi satu kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Bagus sekali itu dari pengusaha muda atau asosiasi pengusaha, tapi jangan bermain-main karena kebutuhan bangsa ini membutuhkan menteri-menteri yang mau bekerja. Kita doronglah ketua umum HIPMI ini untuk menjadi menteri, track record-nya dia yang begitu bagus, dia pernah menjabat sebagai eksekutif menjadi kepada daerah, ketua umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Ketua PDIP Kalimantan Selatan, kemudian dia memimpin sebuah perhimpunan para pengusaha atau Hipmi, itu bagus. Kita akan masukkan namanya kalau seandainya beliau bagus. Saya akan rekomendasikan figur muda masuk kabinet,” imbuhnya.
Mengganti sejumlah menteri yang kinerjanya tak maksimal dengan sosok muda nan enerjik dapat menjadi angin segar bagi Jokowi untuk mengeksekusi Nawacita.
Terlebih setelah meluasnya desakan pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI 5 Oktober kemarin.
Immanuel mengambil contoh menteri yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Keduanya memiliki performa yang masih bagus.
“Kalau sampai detik ini saya lihat Pak Erick Thohir masih performance kerjanya. Beliau juga ditugaskan menjadi Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” katanya.
Sosok muda seperti Sandiaga Uno dan Mardani H Maming layak direkomendasikan seirama dengan tekad presiden untuk membangkitkan perekonomian yang terpukul pandemi Covid-19. Banyak pengusaha yang down, dan tak sedikit bisnis mereka yang bangkrut.
“Presiden mengambil kebijakan relaksasi buat para pengusaha-pengusaha agar roda ekonominya berjalan. Yang jadi bermasalah adalah ketika mereka ditempatkan di posisi jabatan kementerian itu mereka tidak mampu bekerja,” pungkasnya.
Noel menambahkan pemahaman milenial parameternya bukan soal bisa kerja atau tidak bisa kerja. Milenial juga harus punya pengalaman di bidang politik, karena posisi-posisi kementerian yang berbasis politik harus punya pengalaman politik dan pemahaman ideologi.
Isu Reshuffle
Oktober lalu, Isu reshuffle (perombakan) kabinet sempat mencuat bertepatan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.
Hasil survei Litbang Kompas pada Selasa 20 Oktober menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama satu tahun terakhir.
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam satu tahun ini.
Aisah pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.
“Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja, justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang memumpuni,” papar Aisah dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (20/10).
Aisah menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya pada individu menterinya saja, tetapi perlu mengatasi persoalan sistem kabinetnya atau sistem kerjanya selama ini.
“Antara menteri satu dengan menteri lainnya suka tidak sama, misalnya saat dilarang pulang kampung. Ini problem koodinasi yang harus dipecahkan, agar empat tahun ke depan lebih efektif bekerja,” papar Aisah.
Aisah juga melihat beberapa menteri tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) secara maksimal dalam satu tahun ini.
“Setengah dari menteri juga tidak memiliki latar belakang dekat dengan birokrasi pemerintahan. Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja,” ucapnya.