apahabar.com, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai mandeknya investasi asing di megaproyek IKN.
"(LoI/letter of intent) 200 lebih sudah ada, tapi saya lagi memeng mengerem," ungkapnya kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta Rabu (8/11).
Baca Juga: Investasi Tembus Rp 1.400 Triliun, Bahlil Ungkap Siapa Donaturnya
Letter of intent merupakan surat pernyataan komitmen. Alasannya, sebut Bahlil, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk memprioritaskan investor dalam negeri.
"Jadi gini, Pak Jokowi memprioritaskan investor-investor dalam negeri. Kalau ada investor dalam negeri yang membangun IKN kita memberi prioritas," terangnya.
Namun, Bahlil menerangkan, adanya perintah itu, bukan berarti Indonesia mengabaikan investasi asing. Hanya saja dia menjadikan suntikan dana dari pihak asing sebagai prioritas kedua.
Baca Juga: Bahlil Bakal Cabut Izin Tiktok Shop!
"Biar aja dalam negeri dulu udah clear baru prioritas keduanya adalah asing. itu yang dimaksud Pak Jokowi," sambungnya.
Pemerintah ingin memaksimalkan kawasan utama di IKN dipenuhi dengan bangunan investor dalam negeri. Setelah itu baru di kawasan lainnya diberikan opsi untuk asing.
"Daerah-daerah prime itu kalau boleh semua dalam negeri. Supaya IKN dari kita untuk kita. Nanti layer 2 dan 3-nya baru bisa memberikan opsi kepada asing," jelasnya.
Baca Juga: Klaim Bahlil: Warga Rempang Pindah Sukarela
Bahlil optimistis suntikan investor merah putih akan terus tumbuh dan menjamur. Dibuktikan dengan moncernya groundbreaking proyek demi proyek. Bahkan peresmian oleh Jokowi langsung.
"Insyaallah 'lah, buktinya bangun terus 'kan groundbreaking jalan terus kan. Yang pesimis itu kalian, aku mah optimis," pungkasnya
Penting untuk tahu. Otorita telah melaporkan sebanyak 300 surat minat investasi atau letter of intent untuk megaproyek IKN. Data itu tercatat hingga Oktober.
"Sudah ada 300-an, terbaru dari Arab Saudi," beber Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, baru tadi.
Angka itu bertambah. Terakhir tercatat ada 281 LoI pada September. Penambahan tersebut seiring dengan kunjungan dengan pemerintah ke Arab Saudi beberapa waktu lalu.