Megaproyek IKN

Investasi Asing di IKN Loyo, Investor Domestik Sat-Set

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono turut merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah sedang menahan inv

Di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal didominasi bangunan hunian berkonsep vertikal alias tower. Foto: Antara

apahabar.com, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono turut merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah sedang menahan investasi asing yang masuk ke IKN.

Sementara itu, Bambang menegaskan OIKN tidak melakukan pembatasan mengenai minat investasi asing yang ingin masuk ke megaproyek IKN.

"Gak. Tidak ada pembatasan. Cuma ini masalah waktu saja dan kebetulan teman-teman dari domestik sudah lebih duluan saja," kata dia kepada wartawan di Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (9/11).

Baca Juga: Investasi di IKN Mandek, Menteri Bahlil Buka-bukaan 

Bambang menerangkan mandeknya investasi asing karena tidak memiliki akses semudah para investor domestik. Akses yang dimaksud mengenai kemudahan melakukan riset dan kunjungan ke IKN.

Sebaliknya, investor domestik dinilainya lebih cepat mengambil keputusan untuk menanamkan modal di IKN. Ini dikarenakan investor domestik lebih mengetahui kondisi medan.

"Mengetahui cara mengatasi risiko. Makanya mereka lebih cepat dalam mengambil keputusan," jelasnya.

Baca Juga: Siap-siap! Kemenkominfo Tanam Dua Infrastruktur Digital di IKN

Meski begitu ia menegaskan investor asing juga sedang berproses. Hanya saja keterbatasan jarak yang membuat investor asing membutuhkan waktu lebih untuk melakukan riset.

"Tidak berarti bahwa yang asing ini tidak berproses. Mereka berproses juga. Tapi waktu yang lebih karena dalam membuat satu studi kelayakan," tandasnya.

Baca Juga: Investor Hingga APBN, IKN Habiskan Lebih dari Rp105 Triliun

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai mandeknya investasi asing di megaproyek IKN. 

"(LoI/letter of intent) 200 lebih sudah ada, tapi saya lagi memang mengerem," ungkapnya kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta Rabu (8/11).

Alasannya karena Pemerintah ingin memaksimalkan kawasan utama di IKN dipenuhi dengan bangunan investor domestik. Setelah itu baru di kawasan lainnya diberikan opsi untuk asing.

"Daerah-daerah prime itu kalau boleh semua dalam negeri. Supaya IKN dari kita untuk kita. Nanti layer 2 dan 3-nya baru bisa memberikan opsi kepada asing," jelasnya.