Lapsus Harjad Ke-60 Kabupaten Tabalong

Intervensi Stunting-KLA, Pemkab Tabalong Libatkan Semua Pihak

PADA tanggal 1 Desember 2025, Kabupaten Tabalong genap berusia 60 tahun.

Pemkab Tabalong serius tangani kasus anak stunting dengan melibatkan peran semua pihak. Foto-Diskominfo Tabalong

PADA 1 Desember 2025, Kabupaten Tabalong (Pemkab) genap berusia 60 tahun. Pada hari jadi (Harjad) tahun ini merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati H Muhammad Noor Rifani bersama Habib Muhammad Taufani Alkaf.

Selama kurang lebih 1 tahun kepemimpinan mereka, banyak pencapaian pembangunan yang telah dicapai melalui 7 Program Prioritas Tabalong Smart.

Salah satunya terkait upaya Pemkab Tabalong menurunkan angka stunting dan Kabupaten Layak Anak (KLA), khusus yang dilakukan Badan Perencana Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Berdasarkan penuturan Bupati HM Noor Rifani, pada saat memimpin rapat koordinasi rencana aksi penanganan stunting, saat ini di Tabalong ada kenaikan 5 persen angka stunting.

Terkait hal itu, Pemkab Tabalong makin serius lagi mengintervensi untuk melakukan penanganan.

Langkah tersebut diawali dengan digelarnya rapat rencana aksi penanganan stunting pada Rabu (3/12) di aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong.

Pada rapat tersebut, Bupati H Fani mengungkapkan ada 1.175 anak di Tabalong yang masuk dalam kategori stunting, tersebar di 12 kecamatan.

"Adanya kenaikan angka stunting itu, maka Pemkab Tabalong mengambil langkah-langkah strategis, paling awal melakukan persamaan data," jelasnya.

Kemudian, lanjut H Fani, penanganan di 12 kecamatan itu akan dibagi berdasarkan by name by address by kordinat anak stunting meski kriterianya berbeda-beda.

"Penanganan anak stunting di Tabalong ini akan melibatkan seluruh pihak dan akan dibagi ke seluruh SKPD, camat, desa serta melibatkan dunia usaha sekaligus untuk jadi orangtua asuh dari anak-anak stunting," terangnya.

Pemkab Tabalong serius tangani kasus stunting dengan melibatkan semua pihak. Foto-Diskominfo Tabalong

Bupati H Fani berkeyakinan melalui intervensi tersebut, anak stunting di wilayah Tabalong bisa berkurang.

"Dengan berkolaborasi dan bersinergi, saya yakin dalam 2 sampai 3 bulan ini akan terjadi perubahan terkait jumlah anak-anak stunting," ucapnya.

Dalam penanganan stunting, Pemkab Tabalong juga akan memaksimalkan peran orangtua asuh anak stunting. Jika dulu anak cuma dititipkan, tapi nantinya orangtua asuh menyerahkan dan memantau langsung tingkat pertumbuhan anak-anak stunting.

"Dengan demikian ada ikatan emosional dan ada tanggung jawab untuk membina supaya mereka benar-benar keluar dari stunting," tutupnya.

Masih terkait stunting, DP3AP2KB setempat terus melakukan koordinasi dan peningkatan kapasitas tim pendamping keluarga serta koordinator penyuluh KB serta pihak lainnya.

Hal itu sebagai salah satu upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tabalong.

"Dengan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka, tim makin mengetahui bagaimana cara penanganan stunting," kata Kepala DP3AP2KB, Ach Rahadian Noor.

Kata Rahadian, dari seribu lebih jumlah anak mengalami stunting, di dalamnya terdapat puluhan anak masuk dalam rumah tangga miskin yang telah ter input di aplikasi Si Langkar atau sistem informasi penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi yang menjadi Prioritas dari Pemerintah Kabupaten Tabalong.

"Untuk anak lainnya yang mengalami stunting akan melibatkan perusahaan swasta, BUMD, pelaku usaha serta stakeholder terkait untuk mengintervensi lebih mendalam mengenai penyebab terjadinya stunting, sehingga penanganannya tepat sasaran," jelasnya.

Forum Anak Merah Kabupaten Tabalong. Foto-Diskominfo Tabalong

Selain itu, DP3AP2KB Tabalong juga melakukan intervesi untuk Keluarga Berisiko Stunting seperti, calon penganten atau calon pasangan usia subur (PUS), bu hamil, ibu menyusui, balita bawah 2 tahun. Kemudian PUS dengan 4T ( terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak.

"Jadi kalau kita lebih banyak pada intervensi sensitif dan upaya pencegahan stunting, untuk balita yang sudah terdiagnosa stunting, ini penanganannya ada di Dinkes," tutup Rahadian.

Untuk penguatan perencanaan, Bapperida memastikan setiap tahapan perencanaan pembangunan dari identifikasi masalah, penetapan prioritas, hingga penganggaran.

"Secara khusus memasukkan dan mengutamakan intervensi yang relevan untuk menurunkan angka stunting," kata Kepala Bapperida Tabalong, Arianto.

Tujuan utamanya, lanjut Arianto, agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota benar-benar menjawab akar masalah stunting secara terukur dan terarah.

"Jadi untuk menurunkan angka stunting kami juga memastikan seluruh program, kegiatan, dan
intervensi yang telah direncanakan benar-benar terlaksana di lapangan secara efektif, terkoordinasi, dan berdampak nyata pada penurunan
prevalen stunting dengan kegiatan APBD Tahun Berjalan," tegas Arianto.

Sementara terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) Pemkab Tabalong yang pada tahun ini mendapat predikat Madya, akan terus berbenah untuk menuju ke Nindya dan Utama.

Usaha tersebut dengan melibatkan dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat secara lebih aktif.

Selain itu berbagai langkah dilakukan dengan membuat aturan turunan untuk setiap klaster, meningkatkan kemampuan gugus tugas KLA, Forum Anak, dan lembaga layanan.

Lalu melakukan perbaruan bahan informasi (KIE), mengaktifkan forum/komunitas dunia usaha untuk mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak.

"Yang jelas target kita ke depan minimal kembali ke Nindya dan kalau bisa ke Utama, upaya terus dilakukan untuk membenahi kelemahan atas indikator masing-masing klaster sebagaimana hasil evaluasi dari tim penilai," kata Rahadian.