apahabar.com, JAKARTA – Ada optimisme bahwa jemaah umrah asal Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini.
Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas sudah mengarahkan untuk percepatan pemberangkatan tersebut.
"Mudah-mudahan tahun ini karena kami tidak boleh menyebut," kata Hilman setelah menerima audiensi Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU), Selasa (26/10) malam.
Dalam kesepakatan antara Kemenag, Kementerian Kesehatan, dan asosiasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebelumnya, para petugas akan didahulukan guna memantau kondisi dan prosedur.
"Tahun ini kita dorong. Karena, teman-teman dari asosiasi kalau memang PPIU-nya siap, jamaahnya siap ya, apalagi tinggal satu klik dari Pemerintah Arab Saudi. Insya Allah, dari teman-teman sudah siap," ujar dia, dikutip dari republika.
Ia menjanjikan percepatan keberangkatan umrah menjadi perhatian Kemenag. Untuk itu, pihaknya telah membahas bagaimana masalah perbedaan vaksin tidak menjadi penghambat keberangkatan umrah.
“Mudah-mudahan saya kira hasil dari Kementerian Kesehatan berdiskusi dan Kementerian Kesehatan sekarang sudah bisa mempercepat itu,” katanya.
Menurut Hilman secara teknis kesehatan, jamaah umrah Indonesia sudah siap diberangkatkan. Berdasarkan catatan, sudah banyak jemaah yang divaksin dengan dosis lengkap. Begitu ada kesepakatan soal penggunaan vaksin, jemaah bisa berangkat.
“Kita berharap bukan lagi ngejar-ngejar tentang suntikan ketiga atau disebut booster. Kalau bisa tanpa itu, itu kan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) masih menunggu keputusan lanjutan dari otoritas Arab Saudi terkait pembukaan umrah. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Arab Saudi akan membuka umrah untuk Indonesia.
“Saat ini, kami masih menunggu keputusan dari Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi tentang dibukanya kembali status suspend Indonesia dan dibukanya kembali status visa dari Indonesia,” kata Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur saat dihubungi Republika kemarin.
Firman mengaku sampai saat ini belum ada informasi terbaru yang didapat untuk bisa disampaikan kepada jemaah umrah. Informasi terakhir tentang pembukaan umrah seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Menurutnya, pertemuan pihak AMPHURI dengan otoritas Arab Saudi di Jakarta mengindikasikan bahwa pihak Saudi menanti teknis dari otoritas kesehatan Indonesia.
“Masalah teknis yang berhubungan dengan vaksinasi jamaah asal Indonesia agar kesempatan untuk umrah sudah dibuka kembali,” ujarnya.
Pemilik Travel Adinda Azzahra, Priyadi Abadi, mengatakan dengan belum dikeluarkannya petunjuk teknis (juknis) untuk umrah pada masa pandemi ini, PPIU belum dapat menentukan harga paket umrah terbaru.
"Mengingat ada beberapa komponen yang mengakibatkan harga umrah menjadi naik, salah satu contohnya yaitu kewajiban PCR,” katanya.
Menurut dia jika juknis sudah dilansir, dalam waktu dekat PPIU akan segera mengeluarkan harga paket umrah pada masa pandemi.
“Karena, banyak sekali jemaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi dan juga para calon-calon jemaah yang bertanya dan ingin mendaftar serasa sudah tidak sabar ingin segera menjadi tamu-tamu Allah dan Rasulullah,” ujarnya.
Priyadi memastikan secara teknis pihaknya siap memberangkatkan jemaah umrah pada masa pandemi ini. Tentunya, yang pasti akan diberikan kesempatan berangkat lebih awal, yaitu jemaah yang tertunda keberangkatannya.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menilai masih rendahnya cakupan vaksinasi di Indonesia menjadi alasan keraguan pihak Saudi memberikan izin penuh.
Sejauh ini, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 kepada 208,3 juta warga untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
Dari jumlah itu, merujuk data Kemenkes per Rabu (27/10), baru 115,5 juta yang menerima dosis pertama alias 55,5 persen. Sementara, yang menerima vaksin penuh sebanyak 70,1 juta alias 33,7 persen.
“Ini masalah pengakuan dunia tentang vaksin, sehingga, apabila rakyat Indonesia sudah divaksin, mayoritas 80 persen sudah dua kali vaksin itu baru boleh orang dunia melihat bahwa Indonesia, insya Allah orang yang dijamin tidak memaparkan Covid-19,” katanya.
Syam Resfiadi menyebut banyak persoalan membuat jamaah merasa terhalang untuk berangkat umrah di masa pandemi. Salah satu di antaranya terkait kewajiban karantina di dalam dan luar negeri (Arab Saudi) yang memberatkan jamaah.
“Kebijakan inilah menjadi satu hambatan untuk orang bisa mempercepat keberangkatan umroh,” kata Syam Resfiadi saat dihubungi Republika kemarin.
Syam mengatakan karantina ini sangat erat hubungannya dengan izin cuti jemaah dari masing-masing perusahaannya. Karena masa cuti yang lima hari dan program minimal sembilan hari pulang pergi bisa menjadi 14 Hari pulang pergi.
“Dan ini tidak semua rakyat Indonesia bisa melakukan apalagi mereka yang memang tergantung dengan cuti tahunan di perusahaan,” katanya.
Masalah lain yang memperlambat percepatan umrah karena Indonesia sekarang masih dalam pandemi yang masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Saat ini masih sedikit sekali yang sudah masuk PPKM level dua.
“Sehingga kalau memang semua sudah rata rata PPKM level dua ya barulah kita bisa menuntut ke negara manapun termasuk Saudi bahwa jemaah umrah kita sudah siap untuk berangkat,” katanya.
Syam meminta jangan disamakan Indonesia dengan negara Malaysia yang kasus Covid-19 rendah.
“Jadi untuk apa juga memberangkatkan buru-buru toh Malaysia sudah berangkat juga cuman segelintir orang saja tidak banyak yang berangkat,” katanya.
Syam menegaskan lebih baik menyelamatkan satu bangsa daripada menyelamatkan hanya orang-orang yang ingin umrah.