apahabar.com, JAKARTA – Kartu kredit pemerintah domestik (KKP Domestik) baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kartu ini diyakini bisa memberikan sejumlah manfaat.
Situs resmi Bank Indonesia mengabarkan, KKP Domestik merupakan skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kartu kredit pemerintah.
Skema ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.
“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS. QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan BI bukti bahwa Indonesia mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi,” ungkap Jokowi dalam upacara peluncuran yang disiarkan secara digital, dilansir CNN Indonesia, Senin (29/8).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan kartu ini menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.
Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat mempermudah belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), seperti Toko Daring.
KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi uang kas menganggur (idle cash).
“Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas,” ujar Erwin dalam keterangan resmi.
Pada tahap awal, KKP Domestik dilakukan oleh Himbara sebelum nantinya diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap.