apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk memindah ibu kota negara dari pulau Jawa. Namun belum ditetapkan di mana lokasinya.
Akan tetapi, pemerintah mengusulkan sejumlah kriteria sebagai kawasan baru Ibu Kota pemerintahan Indonesia tersebut.
Baca Juga: Jokowi Pastikan Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Nama Tanbu Disebut?
Salah satunya berada di tengah wilayah Tanah Air. Sehingga memenuhi unsur kedekatan geografis.
“Kami mengusulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia, di tengah. Ini memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparan rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (29/04/2019).
Disamping itu, kata Bambang, untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya di kawasan timur Indonesia.
Hal lainnya, yakni ketersediaan lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN juga diperlukan.
Ini berkaitan dengan membangun gedung perkantoran kementerian/lembaga. Sehingga tidak memerlukan biaya pembebasan tanah.
Di sisi itu, kriteria lainnya yakni wilayah tersebut juga harus aman dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir hingga erosi dan kebakaran hutan dan lahan.
Kemudian, sumber daya air bersih yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Serta, tersedianya jalur listrik dan jaringan komunikasi juga jadi fokus kriteria pemilihan ibu kota pemerintahan baru.
“Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota kelas menengah yang sudah ‘existing’,” ujar Bambang.
Hal itu untuk memenuhi akses mobilitas baik barang maupun SDM. Sehingga tidak perlu membangun infrastruktur bandara maupun pelabuhan dan jalan yang baru.
Lebih jauh Bambang menambahkan kota tersebut diharapkan tidak jauh dari wilayah pantai atau perairan. Mengingat Indonesia sebagai negara maritim.
“Demikian juga yang harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin meminimalkan potensi konflik sosial dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang karena bagaimana pun nanti aparatur sipil negara ini akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut,” ungkap Bambang.
Jarak ibu kota pemerintahan baru itu juga harus disesuaikan dengan perbatasan negara lain. Tujuannya untuk memastikan sisi pertahanan dan keamanannya.
Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut menjelaskan pemindahan ibu kota pemerintahan tidak boleh hanya bersifat jangka pendek mau pun dalam lingkup yang sempit.
Tetapi harus berbicara kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global.
Pemindahan itu membutuhkan persiapan yang matang dan detail baik dari aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga pembiayaan.
Presiden yakin jika persiapan dilakukan matang maka pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana.
Dalam paparan terbuka rapat tersebut, tidak disebutkan kota-kota mana saja yang menjadi pilihan ibu kota baru pemerintahan Indonesia.
Jika melihat kriteria itu, pulau Kalimantan paling seksi untuk dijadikan ibu kota pemerintahan Indonesia.
Apalagi wacana itu sudah sejak lama ada. Presiden pertama RI Soekarno pernah mengimpikan di Kalimantan Tengah.
Namun belakangan, Kalimantan Selatan juga layak dijadikan ibu kota pemerintahan. Jika melihat sejumlah kriteria tersebut, Kalsel punya potensi.
Dari aspek wilayah, lokasinya strategis berada di tengah-tengah. Bahkan tidak bersinggungan langsung dengan wilayah perbatasan dengan negara lain. Sehingga aman.
Bahkan, tingkat rawan bencana besar dan konflik antar suku tak pernah terjadi.
Terkait aspek lain, tinggal sejauh mana keinginan pemerintah Provinsi Kalsel melirik peluang tersebut. Agar pemerataan pembangunan dan ekonomi Kalsel dapat lebih cepat teratasi.
Baca Juga: Jokowi Kirim Sinyal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin