apahabar.com, BANJARMASIN – Rencana Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari luar Pulau Jawa kembali mencuat. Belakangan disebut Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) merupakan kandidat terkuat sebagai pengganti Jakarta.
Bahkan, ditengarai Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah menyediakan lahan seluas 300 ribu hektar untuk realisasi pemindahan ibu kota tersebut.
Meski demikian, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM, Riduansyah Syafari mengatakan, isu pemindahan Ibu Kota Indonesia ke luar pulau Jawa dinilai terburu-buru.
Menurutnya, pemerintah mesti mempertimbangkan timeline atau urgensi skala prioritas pembangunan. Kemudian, harus melakukan kajian pemindahan dan lokasi penggantinya secara komprehensif.
“Menurut hematku, kita tak menolak. Tapi harus mempertimbangkan timeline atau urgensi skala prioritas pemindahan ibu kota,” ucapnya kepadaapahabar.com, Jumat (3/5).
Timeline yang dimaksud, kata dia, pemindahan itu memerlukan waktu yang tak sebentar. Bisa dengan durasi 5-10 tahun. Lalu, pemerintah harus melakukan kajian secara komprehensif.
Dengan cara melihat dari beberapa aspek, diantaranya politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam (pertahanan dan keamanan).
Ibu kota yang tak memiliki beberapa aspek itu, tegas dia, sangat rawan dengan berbagai ancaman negara lain.
Apalagi, Indonesia diketahui mempunyai sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Sehingga, dinilai menjadi incaran negara maju. Baik dari benua Asia maupun benua Eropa.
Di benua Asia terdapat Tiongkok yang sangat mengancam Indonesia. Tiongkok merupakan negara terkuat nomor dua setelah Amerika Serikat. Perolehan itu lantaran Tiongkok telah merubah konsep ekonomi sosialis menuju kapitalisme.
Baca Juga: Jika Tanbu Jadi Jakarta Baru, Repnas: Kesempatan Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan
Baca Juga: Sambut Hangat Pemindahan Ibu Kota Indonesia, DPRD Tanbu: Gubernur Sediakan 300 Ribu Hektare Lahan
“Artinya ini lampu kuning untuk Indonesia. Konsep yang dipakai China sama dengan negara Eropa lainnya,” tegasnya.
China pun, sambung dia, kian gencar melakukan impor batubara dari Indonesia untuk membangun proyek jalan sutra modern.
Bukan hanya itu, dari aspek ekonomi. Pemindahan itu akan berpengaruh terhadap berkurangnya investor lantaran dinilai mengganggu investasinya.
Terlepas dari beberapa aspek itu, tegas dia, kalaupun Kalsel dipilih sebagai ibu kota, maka pembangunan dilakukan dari nol kembali. Melihat jalur transportasi darat harus menghubungkan seluruh wilayah di regional Kalimantan.
“Saat ini akses darat ke Kalbar saja masih belum ada,” tegasnya.
Seharusnya, tambah dia, pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan masalah krusial yang terjadi di Indonesia seperti halnya pengangguran dan kemiskinan.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 25 juta penduduk. Selanjutnya, berdasarkan data Kompas tahun 2018 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta jiwa.
“Semua lantaran masih rendahnya daya serap tenaga kerja,” cetusnya.
Terlebih, dengan terbitnya Peraturan Presiden tahun 2018 yang memberikan legalisasi investasi asing, sehingga ribuan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
Ia menegaskan, jangan sampai pemindahan ibu kota hanya sebagai ajang pertunjukan keberhasilan di rezim sekarang ini. Dengan citra pemindahan ibu kota sebagai hasil karya Presiden Jokowi.
Padahal, tak mesti harus di pemerintahan Jokowi. Namun, bisa dilanjut olehpemerintahan akan datang dengan telah memiliki hasil studi analisis yang komprehensif.
Baca Juga: Membaca Peluang Kabupaten Tanah Bumbu Menjadi Ibu Kota Negara
Baca Juga: Usung Ibu Kota Negara Maritim, Kalsel Usulkan Tanah Bumbu
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif