Inflasi di Kabupaten Banjar Dinilai Masih Normal

Inflasi Kabupaten Banjar, Kalsel, dinilai masih normal. Sekda Banjar Mokhamad Hilman dalam rakor yang digelar Mendagri RI Tito Karnavian.

Sekda Banjar HM Hilman bersama SKPD terkait mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 via zoom meeting yang digelar Menteri Mendagri Tito Karnavian, Senin (9/1). foto-Kominfo Banjar

apahabar.com, MARTAPURA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman, mengatakan angka inflasi di Kabupaten Banjar masih pada batas normal.

"Kita tahu Kalsel inflasinya masih tinggi. Kabupaten Banjar juga bagian dari Kalsel," ucap Sekda Banjar dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023, via Zoom meeting oleh Menteri Mendagri Tito Karnavian, Senin (9/1).

Baca Juga: Senandika Perempuan: Pameran Tunggal Pertama Tania, Dipersembahkan untuk Guru Tercinta

"Kabupaten Banjar masuk dalam daftar inflasi yang tidak melebihi target nasional atau masih dalam inflasi normal," sambung Sekda Banjar.

Mengutip data BPS, Kalimantan Selatan pada Desember 2022 angka inflasi year on year (YOY) sebesar 6,99 persen pada gabungan tiga kota yang menjadi acuan indeks harga konsumen (IHK), yaitu Banjarmasin, Kotabaru, dan Tanjung. 

Sekda Hilman melanjutkan, rakoor pertama di 2023 ini membahas tentang evaluasi, upaya, dan hasil yang telah dicapai dengan keberadaan tim pengendalian inflasi nasional dan daerah.

"Ini sebagai bagian dari upaya pemerintah seiring dengan dinamika ekonomi global akan adanya prediksi resesi dunia tahun 2023," imbuhnya.

Baca Juga: Hotman Paris Beberkan Alasan Norma Risma Belum Mau Laporkan Ibunda dan Rozy

"Kami memberikan support terkait data setiap minggunya dari transaksi perdagangan khususnya bahan-bahan pokok pangan dan pertanian, sebagai salah satu penyumbang inflasi secara nasional," tandasnya.

Sementara Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan terjadinya inflasi saat ini adalah permasalahan global yang berdampak pada Indonesia.

Tingginya permintaan barang dan jasa untuk perayaan Natal dan tahun baru berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

"Melihat situasi tersebut, perlu pemantauan inflasi secara intensif secara nasional oleh pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi pada masing-masing daerah di awal 2023," kata Tito.