apahabar.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan investasi kripto memiliki risiko tinggi karena bersifat high risk, high return.
Untuk itu, kata Mendag Zukifli, perlu adanya ekosistem yang lengkap di industri kripto agar masyarakat yang berinvestasi merasa aman dan nyaman. Termasuk tidak khawatir dengan potensi kerugian yang terlalu besar.
"Bursa kripto akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan perlindungan masyarakat," ujar Zukifli Hasan yang akrab disapa Zulhas di acara launching bursa kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
Sementara itu, potensi digital Indonesia pada 2025 merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Pangsa pasarnya mencapai 40%. Hal itu tentunya menjadi peluang yang baik dan harus dimanfaatkan sebaik munkgin oleh Indonesia.
Baca Juga: Bappebti Jamin Perlindungan dan Kepastian Hukum Nasabah Bursa Kripto
Dengan diresmikannya bursa kripto, Zulhas berharap regulasi yang ada bisa memberikan perlindungan terbaik kepada konsumen. Hal lainnya, membuat publik merasa nyaman untuk memanfaatkan layanan digital, dalam pembentukan aset kripto seiring adanya kelembagaan yang resmi.
Melalui kelembagaan yang resmi, Zulhas menyampaikan investasi digital seharusnya bisa dijalankan dengan legal. Pasalnya, jika tidak dijalankan dengan benar akan membuat masyarakat (investor) rugi.
"Dengan adanya aset kripto (juga) dapat memberikan manfaat bagi ekonomi nasional, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat," lanjutnya.
Selain bursa kripto, Zulhas juga membocorkan soal babak akhir penyelesaikan bursa CPO. Menurutnya, pembahasannya sudah hampir selesai dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dirilis kepada publik.
Baca Juga: Bursa Kripto Indonesia Resmi Meluncur, CFX Jamin Keamanan Investasi
"Ada dua yang harus kita selesaikan. Kripto sudah, sekarang satu lagi, bursa CPO," ungkapnya
Bursa CPO menjadi penting, karena sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan perkembangan zaman, Indonesia yang merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki mekanisme tersendiri terkait penentuan harga acuan. Tidak lagi berpatokan pada harga acuan di negara tertentu.
"Jadi yang menentukan harga sawit dunia adalah Indonesia, bukan Malaysia atau Belanda," tandasnya