apahabar.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Manama, Bahrain dan bertemu dengan Menlu Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, di mana pemerintah kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi.
Dilansir Antara, selain bertemu Menlu Bahrain, Menlu Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri, Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa; Putera Mahkota, Pangeran Salman bin Hamad Al Khalifa; dan Ketua Umum kamar dagang dan industri (KADIN) Bahrain, Sameer Abdulla Ahmed Nass.
Penguatan kerja sama ekonomi merupakan fokus dari pembahasan selama kunjungan kerja Menlu RI ke Bahrain, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu (04/09).
Kedua negara memiliki hubungan yang baik sehingga sudah waktunya untuk memfokuskan hubungan bilateral pada penguatan kerja sama ekonomi, kata Menlu Retno Marsudi.
Beberapa kerja sama ekonomi yang dibahas, antara lain kesepakatan untuk merundingkan perjanjian investasi dan meningkatkan kontak langsung antara pengusaha kedua negara. Bahrain berencana untuk mengirim misi dagang ke Indonesia pada tahun ini.
Pemerintah RI menyampaikan potensi yang dimiliki Indonesia di bidang industri strategis.
Kedua Menlu mendorong agar masing-masing pihak berpartisipasi dalam Pameran Pertahanan (Defence Exhibition), baik yang diselenggarakan di Bahrain pada Oktober maupun di Indonesia pada November tahun ini.
“Industri pesawat terbang, seragam militer, perawatan missile RBS 17 dan Helikopter C-130 adalah contoh nyata kerja sama industri strategis yang dapat dilakukan Indonesia-Bahrain,” ujar Retno.
Dalam beberapa pertemuan yang dilakukan Menlu RI selama kunjungan ke Bahrain juga telah dibahas rencana penandatanganan nota kesepahaman tentang pembebasan visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas serta nota kesepahaman pembentukan sidang komisi bersama RI-Bahrain di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada September 2019.
Selain itu, menlu kedua negara juga membahas tentang pertimbangan positif pemerintah Bahrain untuk memberikan fasilitas visa ketibaan (visa on arrival) bagi warga negara Indonesia pemegang visa biasa dan kesepakatan untuk memulai perundingan perjanjian investasi.
Selain sektor ekonomi, kedua menlu juga membahas upaya bersama untuk menanggulangi kejahatan trans-nasional, seperti terorisme dan perdagangan manusia.
Untuk itu, Menlu RI dan Menlu Bahrain sepakat untuk membuat nota kesepahaman (MoU) tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). MoU itu penting bagi Indonesia untuk menghindari kejahatan TPPO dan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Bahrain dan negara teluk lainnya.
Hubungan diplomatik RI-Bahrain secara resmi dimulai pada 1976.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, total perdagangan Indonesia-Bahrain pada 2018 mencapai 116,61 juta dolar AS, dengan nilai ekspor mencapai 46,67 juta dolar AS.
Sementara pada 2017, total perdagangan kedua negara mencapai 206,3 juta dolar AS, dengan nilai ekspor mencapai 47,34 juta dolar AS.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Teluk Balikpapan Kian Terancam
Baca Juga: DPD RI Dukung Pembentukan Provinsi Baru di Kalimantan
Baca Juga: Tragedi Papua, Jadikan Pelajaran Berharga
Sumber: Antara
Editor: Aprianoor