apahabar.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Baharuddin Muhtadi mengungkapkan publik mengakui adanya persaingan antar jenderal di Internal Kepolisian.
“Persentasenya cukup besar, yaitu sebanyak 37 persen menyatakan setuju,” ujarnya dalam rilis survei nasional secara daring, Minggu (27/11).
Sedangkan yang menyatakan tidak setuju, sebesar 32 persen, sisanya menyatakan tidak tahu. Menurutnya, publik yang menyatakan tidak tahu, karena isu tersebut dianggap terlalu elitis.
“Tapi paling tidak lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju terhadap isu tersebut, meskipun tidak terlalu jauh,” kata Burhanuddin.
Baca Juga: Brutalitas Aparat Kembali Terjadi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Reformasi Kepolisian
Data tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, dengan melibatkan 1200 responden yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.
Selain itu, dalam penelitian tersebut, mayoritas publik menyatakan adanya persaingan tidak sehat yang terjadi di dalam lembaga Kepolisian.
“Sebanyak 58,8 persen setuju adanya persaiangan tidak sehat yang terjadi pada tubuh kepolisian,” ucap Burhanuddin.
Baca Juga: Ketum PSSI Diperiksa Polda Jatim, Pengamat Kepolisian: Hindari Kepentingan Konflik!
Sedangkan publik yang menyatakan tidak setuju terkait adanya persaingan tidak sehat, sebanyak 28,2 persen dan sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat terlihat bahwa publik sudah mengetahui adanya persekongkolan di dalam Kepolisian.
“Terutama semenjak ramainya kasus Teddy Minahasa,” pungkasnya.