apahabar.com, JAKARTA - India berencana untuk menyetop eskpor beras ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menekan harga beras yang mengalami lonjakan di India.
Rangkaian kebijakan itu bisa dipahami sebagai respons India atas kondisi dalam negeri. Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menjelaskan India sengaja menurunkan jumlah beras yang diekspor sejak pandemi. Rangkaian kebijakan itu tentu berdampak ke pasar beras secara global
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai informasi, India merupakan salah satu negara importir beras ke Indonesia. Namun, India bukan satu-satunya negara importir beras. Seperti disampaikan Khudori, impor beras dari India relatif kecil jika dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam.
Karena itu, rencana penghentian ekspor yang akan dilakukan oleh India tidak akan berdampak terlalu serius bagi Indonesia. "Jika India peluangnya kecil, masih ada Vietnam dan Thailand," ungkap Khudori kepada apahabar.com, Rabu (19/7).
Baca Juga: Impor Beras 1 Juta Ton dari India, Pengamat: Itu Langkah Tepat
Lebih jauh, kebijakan India kemungkinan akan membawa harga beras di pasar dunia ikut melonjak naik. Untungnya, kata Khudori, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah menjalin kontrak dengan India untuk membeli beras 1 juta ton melalui skema G to G. Beras itu akan dikirim ke Indonesia bila Indonesia benar-benar membutuhkan.
"Jika skemanya seperti ini tentu bagus. Ini sebagai antisipasi, kalau El Nino berdampak besar. Setidaknya kita sudah punya solusi yang siap dieksekusi," kata Khudori.
Namun, skema yang sedang dilancarakan tersebut dianggap oleh pengamat pertanian sekaligus Guru Besar IPB Dwi Andreas akan berpotensi merugikan petani. Skema impor yang dilakukan oleh pemerintah sering kali dilakukan tanpa ada perhitungan yang tepat.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan sudah melakukan impor beras di bulan Desember tahun 2022 dan Maret 2023. Lalu, secara tiba-tiba Menteri Perdagangan menjalin kontrak lagi sebesar 1 juta ton dengan India. Karena itu, menurut Dwi keputusan tersebut akan merugikan petani.
Baca Juga: Antisipasi El Nino, Pemerintah Impor Beras 3 Juta Ton dari India
"Kelihatan sekali, keputusan impor yang dilakukan Kementerian Perdagangan itu tidak terencana, atau istilah saya serampangan," ungkap Andreas.
Di luar itu, pemerintah juga belum memiliki data stok beras secara menyeluruh. data yang dimiliki hanya terpusat di pemerintah. Menurut Guru Besar IPB tersebut data stok tersebut hanya sebagian kecil, sehingga diperlukan juga jumlah stok beras yang berasal dari petani dan pedagang.
Karena itu, pemerintah perlu menambah anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei. Hal itu bertujuan untuk mengetahui data stok bulanan dan produksi tahunan sehingga keputusan impor bisa dilakukan secara tepat.
"Kalau memiliki data stok beras secara menyeluruh, pemerintah tidak akan membuat keputusan impor yang serampangan. Sehingga tidak merugikan konsumen ataupun produsen," ungkap Dwi.
Baca Juga: Impor Beras, Bapanas: Hanya untuk Penuhi Stok Cadangan Pemerintah
Bagi pengamat pertanian tersebut, rencana India untuk menyetop ekspor beras tidak memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia karena masih ada pemasok-pemasok lainnya. Justru, kurang cermatnya pemerintah dalam menggagas kebijakan impor berpotensi akan memberikan dampak, khususnya di lingkaran petani.
"Keputusan impor timing-nya harus tepat dan jumlahnya harus tepat. Kalau dua hal ini tidak diperhatikan, keputusan pemerintah akan cenderung tidak menghargai petani. Kalau tidak dihargai otomatis petani malas menanam padi, lalu nanti produksi menurun," tandas Dwi Andreas.