apahabar.com, JAKARTA - Setelah pemerintahan presiden Gotabaya Rajapaksa dilengserkan oleh masyarakat akibat terjadinya krisis ekonomi, Sri Lanka menyisakan sejumlah masalah yang masih belum terselesaikan di antaranya utang luar negeri yang mencapai lebih dari 100 persen daripada Produk Domestik Bruto (PDB) yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi.
Wakil Direktur Eksekutif INDEF, Eko Listyanto melihat bahwa peran pemimpin atau pemerintahan baru serta indepedensi Bank Sentral menjadi kunci untuk membawa Sri Lanka keluar dari krisis yang saat ini tengah dialami.
"Solusinya pertama pergantian rezim sudah terjadi tapi itu harus dipastikan bahwa rezim yang baru itu tidak menjadi boneka dari rezim yang lama. Secara politik dulu kan harus ada," ujarnya kepada apahabar.com di Jakarta, Rabu (20/7/2022).
Selain itu, sikap independensi Bank Sentral dinilainya penting, sehingga rakyat tidak merasa bahwa Bank Sentral hanya mengikuti kemauan presiden. Sebab, di tengah situasi krisis di Sri Lanka seperti saat ini, sikap Bank Sentral di bawah pengaruh presiden dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat dan lembaga internasional.
Dengan begitu, kata Eko, bantuan diharapkan datang dari lembaga internasional yang mau membantu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan pemerintahan Sri Lanka. Konsekuensinya, Sri Lanka perlu melakukan restrukturisasi agar dapat melakukan penundaan pengembalian utang luar negeri.
"Paling ya minta bantuan kepada IMF. Kemarin sempat ditunda-tunda terus bantuan dari IMF karena mungkin juga dipengaruhi rezimnya yang tidak bisa dipercaya," pungkasnya. (Thomas)