apahabar.com, JAKARTA – Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) yang semula dijadwalkan Juli 2020 di Kota Padang diundur hingga akhir tahun.
Hal ini disampaikan Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Tarmizi Tohor saat membuka rapat virtual Dialog Interaktif Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang diikuti 433 peserta, Rabu (17/6).
Tarmizi mengatakan, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang secara fisik tidak mungkin dilaksanakan pada saat pandemi virus corona.
Hal ini juga untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru.
Mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau ini mengakui, selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), banyak program Ditjen Bimas Islam yang tidak dapat dilaksanakan. Sebab, anggaran tahun 2020 banyak yang dialihkan untuk penanganan covid-19.
“Tapi kita bersyukur karena ada anggaran kita yang tidak bisa dialihkan ke penanganan Covid-19, yaitu anggaran yang bersumber dari PNBP dan SBSN,” katanya seperti dalam keterangan resmi Kemenag.
Salah satu program yang tetap berjalan tahun ini, sebut Tarmizi, adalah pembangunan balai nikah dan manasik haji. Pada tahun 2020, kata dia, sebanyak 228 unit balai nikah dan manasik haji akan dibangun dengan plafon anggaran sebesar Rp356 miliar.
“Sampai saat ini untuk pembangunan balai nikah dan manasik haji sudah banyak yang proses lelang dan ada juga yang sudah menetapkan pemenangnya,” jelas Tarmizi.
Terkait MTQN, Tarmizi mengatakan bahwa sedianya digelar Juli 2020 di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun, panitia sepakat untuk mengundurnya hingga November 2020.
“Itu keputusan kita saat ini. Tapi jika nantinya Covid-19 masih ada, maka kemungkinan besar akan kita batalkan juga,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Muharam Marzuki yang menjadi narasumber dalam forum itu menambahkan, anggaran kegiatan Pemilihan KUA Teladan dan LKTI yang telah disediakan di tingkat provinsi dialihkan atau direvisi untuk kegiatan focus group discusion (FGD) terkait peningkatan kualitas layanan KUA atau peningkatan kualitas penghulu.
“Sedangkan anggaran yang disediakan di tingkat kabupaten/kota dialihkan untuk belanja modal seperti alat pengolah data pada Seksi Bimas Islam,” terang mantan Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini.
Muharam meminta agar revisi anggaran kegiatan tersebut betul-betul diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan KUA dan profesionalitas penghulu.
“Termasuk program peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi,” tutupnya. (okz)
Editor: Syarif