apahabar.com, JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menuntut agar partai politik transparan dan akuntable dalam melaporkan dana yang dikelola.
Hal itu bertujuan sebagai langkah memangkas oligarki dalam system dan penyelenggaraan pemilu mendatang.
Dari hasil riset ICW, Alma menilai jika Parpol masih belum disiplin dalam mencatat pemasukan dan pengeluarannya kepada publik.
Beberapa parpol hanya menerjemahkan laporan keuangan menjadi laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan bantuan keuangan negara.
Dirinya mengungkapkan selain dari negara, partai politik juga mendapat bantuan keuangan dari masyarakat, pendukung, donatur, dan sumber lainnya.
“Tapi yang dilaporkan kepada publik hanya laporan dari audit BPK. Ini yang saya kira tidak menggambarkan sebetulnya keseluruhan partai politik,” kata Almas pada diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/9).
Dia menganggap hal tersebut merupakan salah satu kesulitan kita dalam memangkas oligarki dalam sistem pemilu kita. Ia mensinyalir adanya ketergantungan parpol terhadap oligarki itu sendiri.
"Memangkas oligarki ini rasanya sulit, karena politik berbiaya mahal, cost kampanye, belum pendanaan parpol, Karena pendanaan kampanye hanya bagian kecil saja," Ungkap Almas.
Almas menambahkan ketergantungan partai politik pada elite atau konglomerasi tertentu menyebabkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana oleh parpol sangat minim.
Padahal, kata Almas sebagian besar praktik korupsi terkait pendanaan politik yang melibatkan partai politik.
“Problem umum yang selama ini berkembang itukanmuncul banyak praktik korupsi, sudah tak terhitung kasus-kasus korupsi yang melibatkan pendanaan politik,”ujarnya.
Pegiat anti korupsi itu menyimpulkan jika terdapat tiga elemen penting dalam memangkas oligarki yang harus diperhatikan. Yang pertama pemerintah perlu membuat parpol yang 'sehat' yaitu tidak tergantung secara material kepada elite di dalamnya agar Indonesia terlepas dari jerat oligarki.
Kedua, bagaimana kita menciptakan kebijakan pemilu yang positif. Dengan menjamin pendanaan parpol dalam berkampanye.
Selanjutnya membentuk regulasi dan kebijakan anti korupsi, hal ini penting karena berbicara soal oligarki tidak melulu soal pendanaan parpol tetapi seharusnya ada regulasi manajemen konflik kepentingan. (Leni)