apahabar.com, JAKARTA – Ibu kota baru Indonesia akan cukup dalam menampung hingga 3 juta penduduk.
Presiden Jokowi sebelumnya telah memutuskan ibu kota pindah ke perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut desain ibu kota baru pada tahap awal memang hanya berkapasitas untuk 1,5 juta orang dengan luas wilayah 40 ribu hektare. Namun itu sebelum tahap awal pembangunan selesai.
"Masih ada 180 ribu hektare yang dicadangkan. Itu bisa di atas 1,5 juta bisa sampai dua kali lipat sekitar tiga juta. PNS yang pindah perkiraannya sekitar hampir 200 ribu itu sudah termasuk di 1,5 juta," katanya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara.
Berbagai perkembangan dan pembangunan yang dilakukan akan tetap terkendali sehingga tidak merugikan lingkungan aslinya. Antara lain dengan membatasi kegiatannya. Hanya untuk kantor pemerintahan, pendidikan, dan lainnya.
"Kotanya inklusif tapi perkembangan dan pertumbuhannya ada kendali supaya tidak melebar ke mana-mana jadi tidak dilepas untuk semua sektor," ujarnya.
Nantinya ibu kota baru juga direncanakan sebagai salah satu tujuan urbanisasi. Sehingga daerah yang tadinya minim penghuni menjadi kota dengan kepadatan tertentu.
Hal tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk membangun ibu kota baru dengan berbagai jenis infrastruktur yang terdepan dan terbaik sehingga bisa menjadi referensi bagi kota lainnya.
"Misalnya airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah, saluran pembuangan juga setiap rumah ada saluran langsung ke pengelolaan air limbahnya, dan transportasi publiknya juga yang berbasis rel," katanya.
Selain itu, Bambang menuturkan pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menentukan gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang bertujuan untuk memperoleh berbagai ide dari talent terbaik tentang perencanaan kota.
"Pemerintah punya dasarnya tapi kan kita ingin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Kita meminta ide dari para pihak terbaik tentang perencanaan kota supaya mereka mengamatinya dan kita pilih lalu kita terapkan ke master plan," ujarnya.
Baca Juga: TNI Butuh Rp118 Triliun dalam Pemindahan Ibu Kota
Baca Juga: Kawal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, DPR Bentuk Kaukus
Editor: Fariz Fadhillah