Nasional

Hore! Subsidi Kuota Internet dari Kementerian Pendidikan Berlanjut

apahabar.com, JAKARTA – Sekalipun sejumlah provinsi mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)…

Mempertimbangkan situasi penyebaran Covid-19, beberapa provinsi masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Foto:Okezone

apahabar.com, JAKARTA - Sekalipun sejumlah provinsi mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih melanjutkan program subsidi kuota internet.

Sebelumnya di bulan-bulan akhir 2020, Kemendikbud memberikan subsidi kuota internet diberikan kepada peserta didik dan guru.

Siswa PAUD memperoleh subsidi 20 GB. Kemudian siswa SD, SMP dan SMA diberikan sebesar 35 GB, serta mahasiswa 50 GB.

Sementara tenaga pendidik PAUD, SD, SMP hingga SMA memperoleh subsidi kuota 42 GB, serta dosen mendapat 50 GB.

“Di tahun 2021, alokasi kuota internet masih dilakukan. Namun tentu kami berusaha menempuh dengan cara yang lebih baik,” papar Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naim dalam telekonferensi, seperti dilansir Pikiran Rakyat, Rabu (6/1).

“Kami sedang merumuskan besaran dan cakupan pemberian subsidi, mengingat situasi pandemi di tahun 2021 diperkirakan berubah dengan vaksinasi,” imbuhnya.

Kebijakan subsidi juga dipengaruhi situasi sekolah, karena beberapa provinsi masih melakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, campuran antara kedua metode itu.

Mulai Januari 2021, Kemendikbud memang telah memberi lampu hijau pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

“Namun dari laporan yang masuk sampai 5 Januari 2021, sebagian besar masih memilih pembelajaran jarak jauh,” timpal Jumeri, Dirjen PAUD dan Pendidikan Menengah Kemendikbud.

“Sebanyak 16 provinsi belum melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara 4 provinsi melakukan pembelajaran campuran daring dan tatap muka atau blended learning,” tambahnya.

Kemendikbud mencatat 14 provinsi memutuskan melakukan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021.

“Teknis pelaksanaan dilakukan bertahap di masing-masing kota/kabupaten, karena tidak 100 persen sudah siap,” tandas Jumeri.