apahabar.com, MARABAHAN – Sudah memberikan sertifikat untuk 2.523 bidang tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barito Kuala ternyata belum mencapai target.
Panitia Pertimbangan Landreform Gugus Tugas Reforma Agraria sudah menggelar sidang kedua untuk menetapkan tanah yang diberi sertifikat.
Melalui sidang kedua tersebut, sebanyak 1.564 bidang tanah sudah disepakati dan siap ditindaklanjuti menjadi sertifikat.
“Dalam kegiatan redistribusi tanah, harus digelar sidang Panitia Pertimbangan Landreform guna menentukan objek dan subjek yang disertifikatkan,” papar Muhyar Rifani, Kasi Penata Pertanahan BPN Batola.
Sebelumnya melalui sidang pertama yang dilaksanakan 27 Juni 2019, Panitia Pertimbangan Landreform telah menyetujui pembagian 959 bidang tanah.
“Dijadwalkan di akhir Oktober 2019,diterbitkan sebanyak 200 bidang sertifikat tanah dari hasil sidang pertama,” tambah Muhyar.
Seiring hasil sidang kedua, BPN Batola segeramelahirkan 2.523 sertifikat baru dari hasil pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria.
Usulan sertifikat tersebut diarahkan kepada tanah yang dikuasai masyarakat atas negara. Sebagian besar tanah sudah menjadi persawahan dan perkebunan masyarakat, sesuai tata ruang Batola.
Namun demikian, 2.523 bidang tanah yang segera diberi sertifikat tersebut baru 50 persen dari target BPN Batola sepanjang 2019.
“Kami berharap dalam sidang selanjutnya yang dijadwalkan November 2019, kami bisa mencapai target 5.000 sertifikat,” tegas Muhyar.
Penyebab target belum tercapai adalah kesadaran masyarakat. Mereka masih percaya bahwa sertifikat tanah hanya dibikin untuk kepentingan jual beli.
Padahal selain bisa mendongkrak harga jual tanah, sertifikat juga mempermudah akses kredit di setiap layanan perbankan dan meminimalisir sengketa lahan.
“Selain kesadaran masyarakat, kendala lain adalah beberapa wilayah di Batola yang sulit dijangkau menggunakan transportasi darat,” tandas Muhyar.
Baca Juga: Perbarui Penyimpanan, Sekdaprov Lirik Pengarsipan Digital
Baca Juga: Kalsel Peroleh Peringkat 7 Terbaik Indeks Demokrasi Indonesia
Reportr: Bastian Alkaf
Editor: Muhammad Bulkini