apahabar.com, BANJARMASIN – Tiap tahun, Hari Guru Nasional jatuh pada 25 November. Sampai peringatan ke-74, rupanya masih banyak guru honorer mendapatkan upah jauh dari layak, termasuk di Kalimantan Selatan.
Upah yang pas-pasan itu tentu saja dinilai berpengaruh pada mutu pendidikan daerah.
Sekretaris Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kalsel, Abdul Hadi miris mengetahui nilai gaji sejumlah guru honorer yang tidak memenuhi standar.
“Ada yang mendapatkan gaji hanya Rp300 ribu sebulan. Padahal, mereka itu luar biasa antara pengorbanan dan penghargaannya,” ungkap Hadi dihubungi apahabar.com, Senin (25/11) siang.
Menurutnya, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam menyejahterakan nasib para guru honorer. Misalnya, memasukkan dana-dana APBD sebagai tunjangan untuk mereka.
“Bisa berikan insentif atau tunjangan agar kesejahteraan mereka lebih baik. Rp300 ribu itu tidak logis, malah kadang-kadang ada yang beberapa bulan baru dapat. Mengerikan sekali,” tandas Dosen Metode Penelitian di Institut Agama Islam Martapura itu.
Dibanding tenaga honorer lainnya, peran guru lebih besar dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Negeri ini.
“Mereka tidak hanya menyeselesaikan administrasi saja, tetapi turut meningkatkan kualitas peserta didik juga,” katanya
Harapan sama yang dilontarkannya setiap peringatan Hari Guru Nasional ini, yaitu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap guru honorer di Banua.
“Bisa dinaikkan jadi PNS atau paling tidak diberikan gaji dengan standar UMR,” harap dia.
IGI Kalsel, kata dia, tidak tinggal diam saja melihat kondisi ini, walau diakuinya tidak seluruh guru honorer merasakan nasib yang sama.
“Kemarin kami melakukan pendampingan dan advokasi kepada guru-guru di kota madya sampai mendapatkan SK dari wali kota. Karena biasanya, persoalannya mereka tidak bisa memproses dan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, khususnya guru honorer di sekolah negeri,” ungkap dia.
Peringatan Hari Guru Nasional ini harus menjadi cerminan diri untuk seluruh guru, tak hanya bagi tenaga honorer saja dalam meningkatkan kualitas sebagai tenaga didik.
“Bagaimana mengubah mindset mereka. Misalnya selama ini bagi guru yang mendapatkan dana sertifikasi tidak jarang menggunakan untuk hal lain seperti membeli mobil atau lainnya,” tuturnya
Pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah, seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang dapat menunjang kualitas mereka sebagai pengajar. Selain itu, mengikuti pelatihan juga dinilainya cukup penting untuk menambah ilmu dan pengetahuan.
“Pola-pola pikir seperti itu yang harus kita olah kembali, agar tidak hanya berorientasi kepada kepentingan sesaat saja,” harap dia
Sementara, salah satu guru Honorer di SMK Negeri 3 Banjarmasin, Maulida, meminta momen HGN tidak hanya berlaku untuk guru saja tetapi seluruh pihak juga diharapkan dapat mengintrospeksi diri.
“Semuanya. Guru, introspeksi apa yang menjadi kekurangan mengajar dan mendidik. Pemerintah, introspeksi apa kebijakan-kebijakan yang masih belum bisa dilaksanakan, tindakan konkret apa terhadap permasalahan yang masih terbengkalai dari dahulu. Kemudian murid juga, introspeksi diri harus menjadi penerus yang seperti apa,” ungkap dia.
Tidak hanya mengejar hak sebagai tenaga pendidik saja. Namun seorang guru terlepas dia honorer atau tidak, menurutnya tetap harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua kedua murid saat berada di sekolah.
Ditanya soal kesejahteraan, dirinya tidak menampik juga mengharapkan keseriusan pemerintah menghadapi permasalahan yang berlarut-larut ini.
“Hak dan kewajiban harus seimbang. Kewajiban kami sama, tetapi hak kami berbeda, bahkan kadang terlambat,” pungkasnya.
Baca Juga: Klarifikasi Disdik, Guru Honorer di Banjarmasin Diupah Rp 150 Ribu
Baca Juga: Perjuangan Guru Honorer Di Banjarmasin Demi Menghidupi Keluarga
Baca Juga: Hari Guru, Honorer di Banjarmasin Diupah Rp 150 Ribu
Reporter: Musnita Sari
Editor: Fariz Fadhillah