Tak Berkategori

Hari Buruh, Serikat Pekerja di Balikpapan Sampaikan 7 Petisi

apahabar.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei menjadi momentum para buruh…

Forum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan mendatangi kantor Pemkot untuk menyampaikan aspirasi di Hari Buruh. Foto-apahabar.com/Riyadi

apahabar.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei menjadi momentum para buruh menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Di Balikpapan para serikat buruh yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja/Buruh Kota Balikpapan mendatangi kantor Pemerintah Kota untuk menyampaikan 7 petisi.

Dimana dalam 7 petisi tersebut salah satunya meminta pemkot Balikpapan memperhatikan nasib tenaga kerja lokal di era Ibu Kota Negara (IKN) nanti. Sebab diakui untuk kompetensi para pekerja lokal kalah saing dengan pekerja dari luar.

“Terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim ini juga kita angkat dalam petisi ini agar pemkot Balikpapan menyiapkan tenaga kerja lokal Balikpapan sehingga bisa bersaing di pasar tenaga kerja pada saat nanti IKN itu dibangun. Kami tidak ingin tenaga kerja lokal ini hanya jadi penonton. Jadi kita minta tetap peran sertanya Dinas Tenaga Kerja dan Pak Wali supaya benar-benar ini dipersiapkan,” kata Mugianto, Ketua FK SP/SB Balikpapan, Mugianto.

Seperti diketahui saat ini pun pekerja lokal juga kerap kalah saing di proyek RDMP. Dimana skill atau kompetensi para pekerja lokal tidak begitu banyak sehingga para pekerja hanya mengisi jabatan pekerja lepas maupun pekerja harian. Sehingga pemkot harus mencari cara dalam meningkatkan skill pekerja lokal, semisal melakukan kerjasama dengan Pertamina untuk menggelar sejumlah latihan kerja.

“Memang ini harus bekerjasama dengan perusahaan besar di Balikpapan seperti Pertamina, PHM, dan lainnya. Itu adalah nanti pintu masuknya melalui Balai Latihan Kerja. Maka diharapkan tenaga kerja lokal peningkatan kompetensi sehingga diharapkan bisa bersaing di pasar kerja nanti,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga meminta peran Disnaker untuk mengawasi perusahaan yang ada wajib menggunakan tenaga kerja lokal. Mencontoh proyek RDMP, ada banyak perusahaan luar yang masih menggunakan tenaga kerja dari luar.

“Selama ini kita melihat banyak sekali perusahaan dari luar terutama yang ada di proyek RDMP Pertamina itu perusahaan besar semua di situ antara lain PT WIKA, Waskita, PP dan lainnya, nah itu sebagian besar tenaga kerjanya masih menggunakan yang disana (diluar). Nah itu kami minta Disnaker harus melakukan intervensi supaya kalau bisa itu dipanggil, supaya subkon subkon yang ada merekrut tenaga lokal,” ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Balikpapan mengatakan bahwa memang kendala saat ini ialah kompetensi para tenaga kerja lokal sangat minim, sehingga banyak perusahaan yang merekrut tenaga kerja berpengalaman dari luar. Hal ini sejatinya perusahaan ingin merekrut tenaga kerja lokal, namun pada daya kompetensi tenaga kerja lokal masih sangat minim.

“Sebenarnya Pertamina berharap sebanyak-banyaknya dari lokal, karena kan lokal kan dia lebih untung, penyediaan tempat tinggal dia nggak perlu, angkutan juga nggak perlu, pasti kan ini menyangkut kompetensi jadi terpaksa datangkan dari luar. Tapi saya kira banyak aja dari lokal. Secara naluri mereka berharap banyak dari lokal semua. Tapi kan karena kompetensi jadi tidak gampang didapatkan di lokal, mereka harus dapatkan dari luar,” pungkasnya.