apahabar.com, BANJARBARU – Harga elpiji 3 kg di Banjarbaru dan sekitarnya kini melambung, berkisar antara Rp 45 hingga Rp 55 ribu per tabung.
Menaggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari meminta Pertamina lebih memperketat pengawasan terhadap pangkalan.
Jika ada pangkalan yang diduga bermain kata dia, bisa benar-benar ditindak. Bahkan sampai pencabutan izin.
Menurutnya, Pertamina harus membentuk tim pengawasan yang independen di lapangan, dalam menangani persoalan klasik yang selalu berulang.
“Jika ditemukan ada pangkalan yang menjual kepada bukan penerima, maka mereka bisa ditindak bahkan sampai pencabutan izin,” katanya, Jumat (19/8).
Serta dapat menemukan akar persoalan di lapangan terkait melambungnya harga elpiji 3 kg bersubsidi.
Emi bilang, kejadian ini sangat klasik dan terus berulang. Sebenarnya tutur dia, hal ini tidak lagi terjadi, karena Banjarbaru menggunakan kartu kendali untuk pembelian si melon di pangkalan.
Kartu kendali ini terangnya, sudah melalui pendataan, siapa saja berhak mendapatkan elpiji 3 kg subsidi. Sepanjang dipastikan kuota data kartu kendali memang tepat, maka tidak akan terjadi permain harga di luaran.
“Karena permainan harga ini dipicu oleh adanya pangkalan yang menjual untuk dijual lagi dieceran,” bebernya.
Karenanya, Emi meminta Disdag Banjarbaru dengan Pertamina berkoordinasi menangani masalah yang dihadapi di lapangan.
Dirinya juga meminta agar kuota elpiji 3 kilogram ditambah. Untuk kartu kendali sendiri, ia juga meminta agar pemerintah memasukkan para pelaku usaha kecil atau UMKM untuk diberikan kartu kendali khusus.
Sebab selama ini, yang terdata mempunyai kartu kendali di Banjarbaru hanya masyarakat tidak mampu. “Yang datanya berbasis data RT/RW,” paparnya.
Emi meminta kepada Disdag Banjarbaru agar memastikan kuota LPG subsidi di pangkalan, distibusinya berjalan dengan lancar ke penerima kartu kendali.
Serta melakukan evaluasi efektivas kartu kendali. “Yang mendapatkan gas ini harus memang yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyelewengan,” katanya.
Penyelewengan yang dimaksud kata Emi, penerima kartu kendali, memang harus yang tidak mampu dan membutuhkan.
“Jangan sampai ada oknum yang melakukan proses pendataan yang hanya mendata para kerabatnya,” tandasnya.