apahabar.com, BANJARMASIN – Waket DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin menilai masyarakat Banua belum teredukasi dengan baik terkait masalah gizi.
“Berdasarkan data Riskesdas 2013 menunjukkan, tingkat proporsi konsumsi buah atau sayur pada penduduk umur 5 tahun ke atas Kalsel menduduki peringkat teratas,” ucap Muhammad Syaripuddin melalui siaran pers yang diterima apahabar.com, Minggu (9/8) siang tadi.
Hal itu mengakibatkan terjadi stunting. Di mana stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak, red) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
“Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi,” beber Bang Dhin, begitu kerap disapa.
Berdasarkan data World Bank pada 2017, kata Bang Dhin, Indonesia adalah negara keempat di dunia dengan jumlah balita stunting tertinggi.
Data termutakhir dari hasil riset Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 mencatat, jumlah balita stunting di Indonesia saat ini mencapai 27,67 persen. Artinya, terdapat 6.3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengidap masalah stunting.
Jumlah yang telah melampaui nilai standar maksimal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni sebesar 20 persen atau seperlima dari jumlah total anak balita dalam suatu negara.
“Sedangkan di Kalsel, angka stunting juga cukup tinggi, yaitu 33,2 persen (data riset dasar kesehatan tahun 2018),” jelas Bang Dhin.
Melihat kondisi itu, sambung dia, diperlukan sinergitas untuk mengatasi stunting di Kalsel.
Penyelesaian masalah stunting bukan hanya penanganan langsung terhadap balita, namun juga harus dilakukan pencegahan sedini mungkin, yakni dimulai dari pemenuhan asupan untuk remaja puteri.
“Remaja puteri harus menjadi perhatian khusus, mengingat mereka akan mengandung dan melahirkan anak,” cetusnya.
Saat ini ada beberapa program yang sudah dilaksanakan di Kalsel.
Salah satunya, yakni program pemberian tablet tambah darah sebagai pencegahan anemia di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas karena anemia merupakan penyumbang angka stunting.
“Akan tetapi, permasalahan yang terjadi adalah tidak terevaluasi apakah tablet tambah tersebut terkonsumsi dengan baik dan apakah sudah terukur dengan pemeriksaan HB secara berkala,” kata Politisi PDIP ini.
Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan bersama yang dilakukan pihak fasilitas kesehatan, sekolah dan orangtua.
“Jangan sampai program pencegahan tersebut hanya menjadi program mubazir,” tambah Bang Dhin.
Bang Dhin meminta Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kalsel, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/ 107/ KUM/ 2019 agar lebih terorganisir dalam melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan.
“Agar stunting dapat diselesaikan secara paripurna,” tandasnya.
Editor: Syarif