apahabar.com, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Pinangki Sirna Malasari.
“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak dapat, diterima memerintahkan sidang dilanjutkan,” kata ketua majelis hakim Ignasius Eko Purwanto dalam sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (21/10).
Pinangki juga hadir dalam sidang putusan sela tersebut. Pinangki yang kali ini mengenakan gamis panjang biru gelap dengan jilbab lebar warna senada.
Majelis hakim yang terdiri dari Ignasius Eko Purwanto, Hari Sunarso dan M Agus Salim menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Agung sudah disusun berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam berkas perkara dan pasal-pasal yang didakwakan juga sudah sesuai dengan berkas perkara.
“Surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil, jelas, cermat dan lengkap karena sudah mencantumkan data diri terdakwa,” ucap hakim Ignasius.
Majelis hakim juga berpendapat surat dakwaan penuntut umum sudah menguraikan dengan jelas, cermat dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana yang ditautkan dengan perbuatan terdakwa Pinangki Sirna Malasari.
“Sehingga siapa terdakwa, tindak pidana apa, bagaimana melakukan tindak pidana, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan dan apa akibat dari tindak pidana sudah digambarkan dengan utuh dan menyeluruh dan menggunakan bahasa sederhana dan dimengerti,” ungkap hakim.
Pengertian itu sesuai dengan jawaban Pinangki pada sidang pembacaan dakwaan 22 September 2020 lalu.
“Hakim ketua majelis sidang menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti dakwaan dan dijawab terdakwa benar-benar mengerti dakwaan sehingga keberatan terdakwa harus dinyatakan tidak diterima,” tutur hakim.
Dalam perkara ini jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.
Kedua, dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp6.219.380.900 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA.
Ketiga, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS.
Sidang pemeriksaan saksi akan dilanjutkan pada Senin, 2 November 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi.