bakabar.com, BANJARMASIN - Kehadiran Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi, dalam Musrenbang Pemprov Kalimantan Selatan, langsung diapresiasi Gubernur H Muhidin.
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 itu dilangsungkan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (24/4). Ini merupakan momen penyampaian program kerja yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan.
Sebelum memaparkan program-program prioritas, Muhidin bersama Wakil Gubernur H Hasnuryadi Sulaiman dan Penjabat Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, mengecek satu persatu kepala daerah yang hadir.
Ternyata dari 13 kabupaten/kota, hanya 3 di antaranya yang dihadiri langsung oleh kepala daerah.
Selain Bahrul Ilmi, mereka yang berhadir adalah Penjabat Walikota Banjarbaru, Subhan Noor Yaumil, dan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Andi Rudi Latif.
Sedangkan Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Banjarmasin, dihadiri wakil bupati atau wakil wali kota. Adapun Kotabaru dihadiri sekretaris daerah kabupaten.
Tak pelak Bupati Batola pun mendapat pujian Gubernur, karena telah memberikan perhatian untuk datang ke musrenbang.
"Jempol untuk Bupati Batola. Kalau kekurangan truk sampah, (akan) dibantu lagi. Dipersilakan kalau mau mempercepat tandatangan saya. Kalau yang lain biar kuperlambat," ungkap Muhidin sembari tersenyum.
Setelah mengabsensi kepala daerah, Muhidin langsung bertanya kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang kebetulan berhadir.
"Adakah sanksi untuk yang tidak mengindahkan undangan (gubernur) beberapa kali?" tanya Muhidin yang langsung disambut Wamendagri dengan isyarat jempol.
Tidak hanya Muhidin, Wamendagri pun dalam pengarahan menyinggung persoalan banyak kepala daerah yang tidak hadir atau hanya diwakilkan.
Bima menegaskan komunikasi yang intens antara bupati/walikota dengan gubernur berperan penting dan diperlukan untuk kelancaran program pemerintah.
Terlebih musrenbang yang bertujuan menyusun rencana kerja, banyak membutuhkan penyerapan masukan dari berbagai pihak.
"Semua memiliki aturan. Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berhak memberikan sanksi," tegas Bima Arya.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Bahrul Ilmi menanggapi arahan Gubernur Kalsel tentang penanganan sampah.
"Kami akan berupaya sekuat tenaga membuktikan bahwa Batola mampu menangani persoalan sampah dan menjadi teladan di Kalimantan Selatan," sahut Bahrul.
Dalam kesempatan itu, Muhidin membeberkan lima prioritas pembangunan yang diharapkan mendapat dukungan kementerian/lembaga negara dan seluruh kabupaten/kota.
Dimulai dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya. Kemudian pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan.
Berikutnya pembangunan perekonomian berbasis peningkatan sektor unggulan yang didukung investasi, tenaga kerja berdaya saing, dan energi berkelanjutan.
Selanjutnya peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang fokus kepada pelayanan publik.
Juga dipaparkan beberapa pencapaian Kalsel dalam satu tahun terakhir. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 sebesar 75,19 atau naik 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini berada di atas rata-rata nasional.
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada di angka 75,7 yang juga di atas nilai rata-rata nasional.
Adapun angka pengangguran di Kalsel sebesar 4,2 persen, dan angka kemiskinan 4,11 persen. Persentase pengangguran dan kemiskinan di Kalsel juga jauh berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat dua terkecil di Indonesia.
Kemudian kesenjangan pembagian pendapatan atau gini rasio juga terus menurun hingga 0,302 di akhir 2024.
Dalam hal tata kelola pemerintahan, Kalsel mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A.