apahabar.com, BANJARMASIN – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin menyayangkan penahanan Imam Besar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Mereka meminta peristiwa itu tidak mengganggu stabilitas sosial politik yang ada di Kalimantan Selatan.
“Jangan sampai bahwa kejadian tersebut akan menganggu sistem stabilitas sosial politik di Banua, apalagi sentimen Pilkada Kalsel sampai hari ini masih panas,” ujar Amak Asy’ari, Sekretaris DEMA UIN Antasari dalam keterangannya, Senin (15/12).
Sementara Ketua Bidang HAM dan LH HMI, Syahri Husaini menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 6 laskar FPI.
Syahri menilai peristiwa penembakan ini telah menambah daftar panjang kasus dugaan pelanggaran HAM yang belum sempat dituntaskan selama dua dekade terakhir.
"Kami akan bersurat ke PB HMI untuk segera mungkin mendesak pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen" ujar Syahri, Ketua Umum DEMA UIN Antasari.
Jika ada instruksi, Syahri mengaku siap menggerakkan massa di Banjarmasin. Sebab, dia memandang peristiwa penembakan itu sebagai pelanggaran HAM.
Dia juga menyebut bangsa Indonesia masih trauma dengan pendekatan penegakan hukum yang misterius selama puluhan tahun silam.
Penembakan terhadap laskar FPI, sambungnya, telah melukai perasaan bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi para pegiat HAM.
“Hari ini ada 6 orang, kalau tidak ada penolakan dari kita, besok bisa saja ini dianggap biasa dan terus bertambah,” pungkasnya
Di satu sisi, Ketua HMI Banjarmasin, Ical, meminta kepada polisi untuk bersikap terbuka atas sejumlah informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Itu dilakukan agar tidak terjadi dugaan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Polri.
Lebih lanjut, Ical menerangkan adanya dua keterangan yang berbeda antara pihak Polri dan FPI sedikit banyak telah menimbulkan kegaduhan dan spekulasi publik yang sangat liar di tengah panasnya suasana politik dan keamanan Banua sampai nasional.
“Bijaknya, adanya pihak di daerah yang juga memberikan keterangan dan klarifikasi atas terjawabnya kebenaran tragedi kemanusiaan ini, sehingga publik bisa lebih tenang dan tidak perlu terjadi hal-hal yang mengganggu stabilitas Banua," tambah Ical.
Untuk itu, Ical menyampaikan HMI akan melakukan konsolidasi bersama OKP dan kelompok lainnya untuk menyikapi penahanan Habib Rizieq dan kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut.