apahabar.com, JAKARTA - Sepuluh bulan berlalu, tragedi Km 171 di Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan makin menjengahkan. Senator Senayan, Abdurrahman Bahasyim (Habib Banua) dibuat kesal.
Wakil Ketua Komite 1 DPD RI asal Kalsel itu geram. Tragedi jalan nasional kilometer 171 Satui itu tak dihiraukan.
"Pemerintah pusat sampai saat ini seakan tutup mata dan menerapkan kebijakan imperialis. Bisanya cuma mengeruk kekayaan alam dan hasil bumi di daerah saja," ketusnya, Sabtu (16/6) pagi.
Baca Juga: Jengah! Tak Ada Kata Mundur untuk Km 171 Tanah Bumbu
Tak masalah jika harus mengeruk kekayaan alam. Lagipula, ini cara bertahan hidup. Kata Habib yang penting jangan bablas. Mesti seimbang dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Tapi nyatanya, mereka tidak melakukan pembangunan memadai terhadap daerah-daerah yang kaya akan hasil bumi," ucapnya.
Ia lantas menyebut Papua. Dijadikannya sebagai contoh ketidakadilan negara. Kekayaan alam di sana dikeruk habis-habisan, namun hasilnya tak kembali.
Sampai sekarang, Papua tetap menjadi daerah tertinggal. Lama-lama akhirnya memicu konflik panjang. Jangan heran jika muncul narasi Papua Merdeka.
Baca Juga: Sengkarut Pantai Bunati dan KM 171, Massa Geruduk DPRD Kalsel!
"Ketidakadilan sangat terasa tanpa tahu ujungnya sampai di mana. Pemerintah pusat seperti tidak pernah belajar dengan apa yang terjadi di Papua," tuturnya.
Habib keras! Jangan sampai Kalimantan senasib dengan Papua. Ini adalah peringatan, harus jadi perhatian.
"Kalsel sama seperti Papua. Ratusan triliun setiap tahunnya yang dihasilkan, tapi hanya sebagian kecil yang dikontribusikan untuk daerah," sebutnya.
Baca Juga: Saling Lempar Kementerian ESDM-PUPR soal Tragedi Km 171
Ini masalah serius. Amat serius! Tak sesepele gagalnya Messi datang ke Indonesia sampai-sampai harus diurusi menteri. Kata Habib; apa-apaan!
Ia tegas menuntut pemerintah untuk berubah. Jangan lagi main-main. Jika begitu terus bisa kacau.
"Jika pemerintah terus menerapkan kebijakan seperti ini, bisa saja apa yang terjadi di Papua akan terjadi di Kalimantan," timpalnya.
Bukan menakut-nakuti. Hanya saja Habib tak mau di Kalsel terjadi konflik lantaran masyarakat sudah terlampau gusar. Ini bahaya.
"Jangan sampai api ketidakpuasan ini semakin membesar yang akan membakar kita semua. Tentu kita sangat tidak ingin hal itu terjadi," ungkapnya.
Intinya kasus Km 171 ini bagian kecil dari masalah besar di Kalsel. Pemerintah tak boleh lagi pura-pura buta. "Kebijakan pembangunan yang merata harus diterapkan di semua bidang. Termasuk kesejahteraannya," tutup jebolan Doktor Universitas Halu Oleo Kendari itu.