apahabar.com, SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Isran Noor bergeming saat ditanya koordinat lokasi calon ibu kota negara. Pun begitu ketika 'dirayu' Raheela Mahumed, reporter Al-Jazeera dari Doha, Qatar.
"I will not inform you about that, for the real coordinate. That is my agreement with my president (Saya tidak akan memberi tahu Anda tentang hal itu, untuk koordinat sebenarnya. Itu adalah persetujuan saya dengan presiden saya)," jawab Isran.
Isran tak goyah sekalipun berkali-kali Raheela Mahumed berusaha mendapatkan jawaban kunci.
"Mungkin lima tahun ke depan baru kita umumkan," canda Isran.
Dibantu Syarina, Biro Al-Jazeera Jakarta, Raheela Mahumed juga menanyakan kekecewaan sejumlah tokoh adat di kawasan Sepaku yang mengaku tidak dilibatkan dalam rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
Gubernur Isran menjelaskan bahwa kawasan Sepaku adalah daerah transmigrasi sejak 1970-an silam. Sebagian besar pemukim setempat adalah warga pendatang.
"Setahu saya mereka adalah pendatang, karena di sana daerah transmigrasi. Lagi pula, pemerintah belum mengumumkan titik koordinat sebenarnya. Belum tentu juga di situ. Memang sengaja belum diumumkan," tegas Isran.
Informasi yang santer beredar di tengah masyarakat, lokasi ibu kota negara akan berada di sebagian Sepaku (Penajam Paser Utara) dan sebagian Samboja (Kutai Kartanegara).
Saat pengambilan video kemarin, Al-Jazeera juga diperkuat cameraman Ali Abbas yang secara khusus datang dari Qatar bersama Raheela Mahumed.
Gubernur Isran kerap disebut sebagai media darling, karena popularitasnya pasca-penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.
Tak hanya kalangan wartawan lokal dan nasional, wartawan internasional pun ikut melirik.
Sebelum Raheela, wartawan dari Los Angeles Times David Pierson mewawancarai Isran Noor, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat (6/9).
Saat itu, David menanyakan dampak adanya ibu kota terhadap lingkungan di Kaltim khususnya kawasan hutan.
Isran menjawab, kawasan hutan sangat luas yakni mencapai 200 ribu hektar. Sementara yang akan dibangun untuk ibu kota hanya sebagian kecil.
“Sekitar 30 ribu hektare yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan ibu kota,” tutur Isran.
Isran mengatakan pembangunan ibu kota tentunya akan mengikuti kaidah lingkungan. Daerah hutan khususnya hutan lindung akan direvitalisasi, termasuk populasi satwa di dalamnya.
“Populasi orangutan dan satwa lainnya nantinya bisa saja bertambah. Yang pasti ruang terbuka hijau lebih besar di kawasan pusat pemerintahan dan prioritas,” ucap Isran.
Baca Juga:Berharap Ibu Kota Baru Tak Senasib Jakarta
Baca Juga:Jadi Ibu Kota, Kementerian Tambah Kouta Jargas Penajam
Sumber: Humas
Editor: Fariz Fadhillah