Kalteng

Gubernur Kalteng Tarik Rem Darurat Covid-19, Ahli Epidemiologi: Tepat

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran telah menarik rem darurat untuk mengendalikan…

Oleh Syarif
Ilustrasi Covid-19. Foto-Shutterstock

apahabar.com, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran telah menarik rem darurat untuk mengendalikan penularan Covid-19 di seluruh kabupaten/kota.

Selama 14 hari, sejak 3-17 Agustus mendatang, menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga dan empat. Khusus
di Kota Palangka Raya, PPKM level 4.

Namun ia juga meminta bagi kabupaten dengan indikator yang kurang baik seperti angka pertumbuhan kasus dan angka kematian yang tinggi, juga menerapkan PPKM 4.

Kebijakan orang nomor 1 di Bumi Tambun Bungai itu, disambut baik pakar Epidemiologi Kalimantan Tengah. Bahkan dinilai langkah yang sangat tepat.

“Karena pada saat ini terutama 4 minggu terakhir, pertumbuhan kasus per minggu lebih dari seribu bahkan minggu lalu, posisi terakhir dua ribuan,”kata Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kalteng Rini Fortina, Rabu (4/8).

Untuk catatan kematian (mortality rate) terutama di Kota Palangka Raya tinggi. Begitu juga laju penularan.

“Indikator-indikator kunci semua negatif. Tindakan pengendalian mau tidak mau harus tegas,”ujarnya.

Namun Rini meminta agar dalam kondisi PPKM level 4, sebaiknya yang bergerak hanya aparat, logistik dan kesehatan.

Rini mengungkapkan, kecepatan pertumbuhan kasus konfirmasi Covid-19, lebih dari kesembuhan merupakan salah satu indikasi semakin buruknya status kesehatan masyarakat.

Jumlah kasus konfirmasi lebih tinggi dari jumlah Kesembuhan sebesar 25,9 persen (data sampai 1 Agustus 2021).

Kondisi kesehatan masyarakat minggu ini belum terkendali dan belum aman. Masih dalam kecenderungan meningkat dengan signifikan.

Untuk itu Rini merekomendasikan agar masyarakat tetap disiplin prokes dan tetap di rumah, karena merupakan pencegahan sakít yang terbaik.

Kemudian pemantauan berkala isolasi mandiri oleh Puskesmas, keluarga dan lingkungan RT/RW jika sarana isolasi terpusat pemerintah terbatas.

Peningkatan kemampuan rumah sakit dan nakes serta logistik pelayanan medis.

Selanjutnya dukungan terhadap vaksin untuk semua penduduk atau target 70% populasi.

Terakhir meningkatkan edukasi masyarakat untuk waspada hoaks.