Kalteng

Gubernur Kalteng Minta Pemerintah Kabupaten Kelola Tata Air Terintegrasi

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran meminta jajaran pemerintah kabupaten dan kota…

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kedua kiri) memimpin rakor kesiapsiagaan pemda menghadapi bencana alam (banjir) dan non-alam (Covid-19) di Palangka Raya, Rabu (17/11/2021). Foto-Antara/Muhammad Arif Hidayat

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran meminta jajaran pemerintah kabupaten dan kota di daerah itu, mengelola tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Misalnya, sebut Gubernur Kalteng dengan menyiapkan kapasitas waduk, embung, danau, sungai, dan kanal.

“Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan debit air berlebih,” katanya dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan pemda menghadapi bencana alam (banjir) dan non-alam (Covid-19) di Palangka Raya, seperti dilansir Antara, Rabu (17/11).

Selain itu, melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana alam lain, seperti memastikan infrastruktur dan sarana prasarana pengendali maupun peringatan dini banjir serta longsor, agar beroperasi dengan baik.

Sugianto juga mengatakan pentingnya menyiapkan dan mengelola sumber daya manusia, logistik dan peralatan, hingga penyiapan sarana prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana, seperti jalur dan tempat evakuasi serta lokasi pengungsian.

“Juga menyiapkan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19,” kata Gubernur Kalteng.

Ia mengatakan bupati dan wali kota beserta jajarannya agar terus-menerus menginformasikan kepada masyarakat serta memastikan perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG, diterima dan dipahami masyarakat.

Lebih lanjut, Sugianto juga meminta pemda mengaktifkan pusdalops daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat maupun provinsi, serta kabupaten dan kota sekitarnya.

“Jika diperlukan dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana, serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi,” paparnya.

Ia juga meminta bupati dan wali kota agar tidak bepergian saat daerah dilanda bencana, seperti halnya banjir.

“Bupati atau wali kota saat menetapkan status siaga, apalagi tanggap darurat, harus memiliki komitmen tidak bepergian keluar daerah,” katanya.

Berdasarkan data terdampak banjir yang dipaparkan dalam rakor tersebut, enam kabupaten/kota terdampak, yakni Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Barito Selatan, dan Kapuas.

Berdasarkan data sementara tersebut, 121 kelurahan/desa, dengan total 67.508 jiwa terdampak banjir.Sementara itu seperti halnya di Kotawaringin Timur, 15 sekolah dan delapan fasilitas kesehatan serta lainnya turut terdampak.