bakabar.com, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4).
Rapat tersebut membahas berbagai isu terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk transfer dana pusat ke daerah, kondisi fiskal dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam rapat tersebut, Muhidin memaparkan data fiskal Kalsel, termasuk realisasi transfer dana dari pusat tahun anggaran 2021-2024, postur APBD 2024-2025, dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Masih tersisa dana transfer tahun 2023 senilai Rp1,399 triliun yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat," jelas Muhidin.
"Kami memohon kepada Komisi II agar dana tersebut segera dibayarkan kepada pemprov," tambahnya.
Muhidin juga memaparkan perkembangan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kalsel. Paparan singkat dan sistematis Muhidin mendapat apresiasi dari pimpinan rapat.
Ketua Komisi II DPR-RI, Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan bahwa secara grafik, posisi APBD dan APBN Kalsel cukup seimbang dengan rasio 49,8 persen dari APBD dan 50 persen dari APBN.
"Kami berkomitmen untuk mendampingi Pemprov Kalsel dalam menagih dana pusat yang masih tertunda pencairannya," tutupnya.