apahabar.com, SOLO - Presiden Joko Widodo baru saja mendeklarasikan diri bakal memihak dan berkampanye. Langkah yang menurutnya dibolehkan selama tak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan inipun banyak mengundang reaksi di kalangan masyarakat. Terlebih salah satu putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalon sebagai calon wakil presiden.
Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret, Agus Riwanto melihat secara formal memang tak ada aturan yang membolehkan ataupun melarang Jokowi. Namun ini menyangkut etik, nilai moralitas, kepantasan, dan kepatutan saja.
Baca Juga: Jokowi Bilang Presiden dan Menteri Boleh Memihak Politik
"Kalau presiden itu ikut mendukung berkampanye kepada salah satu calon, meskipun tidak menggunakan fasilitas negara itukan berarti berpihak," katanya.
Sejak awal menjadi presiden Jokowi telah disumpah jabatan. Hanya bekerja untuk nusa dan bangsa demi seluruh rakyat Indonesia. Bukan golongan tertentu saja. Dalam sumpahnya, presiden jelas tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon. Sekalipun itu anaknya.
"Ini soal kepatutan dan kepantasan saja. Sekiranya pantas gak itu dilakukan oleh seorang presiden sementara anaknya adalah calon wakil presiden," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Pastikan Bakal Ikut Kampanye di Pemilu 2024
"Mungkin orang masih bisa menerima kalau tiba-tiba orang yang mencalonkan itu tidak ada hubungannya dengan presiden," sambungnya.
Tak pantas, menurutnya, sekali lagi, sebab Jokowi memiliki hubungan langsung dengan Gibran tak lain cawapres pendamping Prabowo. "Di situlah letak utama kepantasan sikap Jokowi."
Riwanto kuatir Jokowi bakal berlaku tak adil dan cenderung diskriminasi. "Presiden itu kepala negara dan pemerintahan. Pemerintahan pasti berpihak, gak pas secara etika," terangnya.
Sebagai seorang presiden, Riwanto melihat seharusnya Presiden bisa lebih menahan diri. Jangan menunjukkan sikap yang bisa menimbulkan multitafsir luas.
Baca Juga: Gibran Nyalon, Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye
Sama halnya dengan mendeklarasikan diri untuk berkampanye. Jangan salahkan jika masyarakat menilai ia tak netral. Sebab salah satu anaknya mencalonkan diri sebagai kontestan Pilpres 2024.
"Seharusnya tidak dilakukan presiden. Presiden itu contoh dan suri teladan bagi pejabat publik," tandasnya.
Seperti diwartakan apahabar.com sebelumnya, Jokowi terang-terangan menyatakan diri akan berkampanye. Ia juga mempersilakan menteri pembantunya memakai hak politik tersebut. Asal, tak menggunakan fasilitas negara.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).