bakabar.com, RANTAU - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tapin, Fahrin Rijali, angkat bicara terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Menurut Fahrin, keputusan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kedewasaan bangsa dalam menilai jasa para tokoh sejarah secara lebih objektif dan berimbang.
Fahrin menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki dinamika, tantangan, serta kontroversi di masanya masing-masing.
Namun ia menilai, kontribusi Presiden Soeharto terhadap pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa.
Ia menyadari bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Berbagai persoalan pada era tersebut adalah bagian dari proses Indonesia tumbuh sebagai negara besar.
"Namun kontribusi Presiden Soeharto bagi kemajuan Indonesia juga sangat besar dan tidak boleh dihapus dari sejarah," paparnya.
Ia mengatakan, generasi muda seharusnya memandang sejarah secara jernih, tidak ekstrem ke satu sisi, serta mampu menilai jasa tokoh bangsa dengan perspektif yang adil.
"Kami percaya bahwa mengenali jasa seorang tokoh bangsa secara berimbang adalah bagian dari kedewasaan politik dan historis. Kita harus belajar menerima sejarah secara utuh, bukan sepotong-sepotong," lanjutnya.
Fahrin pun menekankan bahwa KNPI Tapin menghormati semua perspektif masyarakat, baik yang menyoroti keberhasilan maupun yang mengkritisi masa lalu.
"Perbedaan pandangan itu wajar. Yang penting, kita melihat sejarah sebagai pelajaran, bukan sumber perpecahan. Nilai-nilai itulah yang harus diwariskan kepada generasi muda," tutupnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto dan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Senin (10/11).
Soeharto dan Gus Dur menerima gelar pahlawan nasional lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.