apahabar.com, BANJARMASIN – Puluhan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Banjarmasin masih menduduki kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Sekitar pukul 10.30, Selasa (18/2) tadi, puluhan aparat penegak Perda (Peraturan Daerah) itu berduyun-duyun mendatangi kantor BKD lantai tiga di Balai Kota Jalan RE Martadinata. Sebelum itu, mereka mengikuti apel di kantor Satpol PP, Jalan KS Tubun.
Usut punya usut, amarah mereka rupanya dipicu oleh tunjangan kinerja (tukin). Tukin yang diterima bahkan berbeda dari petugas kelurahan jika menilik Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2017.
Salah satu anggota Satpol PP Banjarmasin mengeluhkan tingginya risiko kerja di lapangan yang tak sebanding dengan penghasilan mereka. Dari berhadapan dengan preman, hingga dipanggil aparat kepolisian karena salah-paham.
“Nyawa dan jiwa Kami siap pagi-malam, bahkan hari libur tetap kerja, tetapi kenapa hak dan keadilan kami berbeda. Dan dengan kebijakan Perwali itu kami merasa dianiaya,” ujarnya.
Kedatangan mereka pun menuntut keadilan BKD Banjarmasin. Lebih jauh, kata dia, komandannya sudah pernah mengajukan peningkatan Tukin dan disetujui Wali Kota Ibnu Sina.
Namun BKD diduga menghapus dan menolak anggaran kenaikan Tukin untuk Satpol PP.
“Nah permasalahannya yang punya kewenangan ini siapa, Pak Wali sudah setuju tapi BKD menghapuskan,” tuturnya.
Sampai berita ini selesai ditulis, mereka masih menduduki BKD Banjarmasin.
Mereka menempelkan sejumlah spanduk berisikan aspirasi terkait Tukin.
Belasan ASN di BKD pun kebingungan melihat kedatangan puluhan personel Pol PP berpakaian dinas lapangan. Mereka memilih berlarian keluar ruangan.
Baca Juga: Pol PP Ngamuk, Pegawai BKD Banjarmasin Kocar-Kacir
Baca Juga: Kepung Anak Funk di Martapura, Satpol PP Malah Dapat Bocah Pengamen
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah