apahabar.com, BANJARMASIN - Kenaikan gaji guru honorer disebut-sebut ada muatan politis. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Saifuddin mengaku gerah melihat ada penilaian miring tersebut.
“Tidak naik salah, naik malah dicurigai seperti itu," kata Lutfi, Selasa (14/1). Kepadaapahabar.com, Lultfi mengungkapkan, naiknya gaji guru honorer bukan perkara mudah.
Sebab perjuangan itu bertahun-tahun. Ia menyayangkan usahanya keras itu kini justru dikaitkan dengan kondisi kondisi politik Kalsel jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Gaji honorer yang sebelumnya di angka Rp 1,5 juta per bulan, kini menjadi Rp 2,3 juta. Angka itu diakui Lutfi malah belum maksimal. Ia menyebut, dewan malah merencanakan gaji guru honor menjadi Rp 2,6 juta per bulan.
Tidak tercapainya keinginan itu, katanya, disebabkan evaluasi keuangan dari Menteri Dalam Negeri yang melakukan penyesuaian masing-masing SKPD. Makanya ada pengurangan 5 -11 persen.
“Kalau tidak ada Pilkada pun kami berkeyakinan akan naik. Karena ini sudah menjadi komitmen pada tahun sebelumnya untuk terus ditingkatkan sampai minimal mencapai UMP,” sambungnya.
Meski tidak sesuai harapan, di tahun 2021 Komisi IV memasang target gaji guru honorer naik menjadi Rp 2,8 juta.
“Namun kalau kenaikan ini di sambut kecurigaan, sama saja tidak bersyukur,” sesalnya.
Sebelumnya, Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Selatan (IGI Kalsel) Abdul Hadi menuding kenaikan gaji honorer dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,3 juta di Kalimantan Selatan bermuatan politis.
"Mengenai unsur politis dalam kebijakan tersebut, saya rasa semua orang akan menilai ke arah sana," bebernya.
Tapi menurut Hadi, semua orang memiliki hak untuk memberikan penilaian tersebut. Terlepas dari dugaan itu, kenaikan gaji honorer dinilai sebagai komitmen baik pemerintah. Serta ganjaran atas hasil perjuangan para guru honorer yang sudah berlangsung lama.
"Terutama tentang SK mengenai eksistensi tenaga honorer tersebut. Dan, salah satu wujudnya yakni kenaikan tunjangan ini," jelasnya.
Oleh karena itu, kenaikan ini dinilai sudah wajar. Sesuai kondisi ekonomi terkini. Sekalipun bersamaan dengan Pilkada Kalsel 2020.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi
Baca Juga: Batal ke Finlandia, DPRD Kalsel Tetap Bisa Kunker Tujuan Eropa
Baca Juga: Guru Honorer di Kalsel Digaji Rp2,3 Juta, IGI: Sebuah Keniscayaan
Reporter: Rizal KhalqiEditor: Syarif