bakabar.com, BANJARBARU - Empat isu strategis lokal disuarakan Fraksi Partai Golkar DPRD Banjarbaru dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Liana, menjelaskan empat hal dimaksud merupakan permasalahan publik yang harus disikapi dalam menyusun setiap poin raperda tersebut.
Poin pertama adalah bidang perekonomian. Menurut Liana, Fraksi Golkar memandang bahwa perubahan struktur ekonomi di Banjarbaru harus bisa dimaksimalkan.
"Semula ekonomi berbasis komoditas, kini menjadi berbasis investasi. Kalau ini bisa dioptimalkan, maka nilai dan daya saing perekonomian di Banjarbaru tentu juga meningkat," papar Liana ketika menyampaikan pandangan umum RPJPD 2025-2045.
Poin kedua adalah lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk di Banjarbaru yang akan berdampak kepada peningkatan produksi sampah.
“Permasalahan ini harus jadi perhatian, seiring kebijakan pemerintah tahun 2030 tentang menekan jumlah sampah. Semua sampah sudah harus dipilah menjadi residu yang dilakukan di TPS3R maupun PDU," jelas Liana.
Kemudian poin ketiga adalah transportasi atau lalu lintas, seiring peningkatan jumlah penduduk yang signifikan berpengaruh terhadap mobilisasi penduduk di berbagai kawasan.
“Jalan Ahmad Yani yang menjadi perlintasan kabupaten dan kota di Kalsel tentu akan bertambah padat, terutama Bundaran Simpang Empat. Ini harus diantisipasi agar kemacetan tidak terjadi," tegas Liana.
Terakhir terkait kepastian hukum atas kepemilikan tanah atau lahan di Banjarbaru.
Terlebih belakangan banyak kasus gugatan tumpang tindih status kepemilikan lahan. Problem ini harus segera diatasi, sehingga tidak mempengaruhi investasi dan pembangunan.
"Fraksi Golkar mendorong agar penyusunan RPJPD harus berkaitan dengan keempat isu strategis lokal tersebut, sehingga rencana dan arah pembangunan semakin baik," tuntas Liana.