bakabar.com, BALANGAN - Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kalimantan Selatan meminta Kemendikdasmen RI memastikan kuota Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) 2026 dibagi merata antar kabupaten/kota.
Permintaan ini disampaikan Ketua DPD PLKP Kalsel, Slametno, dalam sosialisasi Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 di Banjarmasin, Senin (9/2/2026).
Slametno menilai distribusi kuota selama ini belum proporsional, sehingga banyak lembaga kursus di daerah terpencil sulit mengakses program, meskipun memiliki potensi peserta didik besar.
“Masih terjadi ketimpangan kuota PKK dan PKW yang mencolok antar daerah. Kami minta distribusi 2026 lebih adil agar pemerataan kualitas SDM tidak hanya berpusat di kota-kota besar,” tegas Slametno.
Selain kuota, ia menyoroti minimnya alokasi anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lembaga kursus di Kalsel, yang masih kalah dibandingkan PAUD atau PKBM.
Minimnya pemahaman pengelola terhadap regulasi terbaru juga menjadi kendala, sehingga kehadiran Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen RI, Yaya Sutarya, menjadi kesempatan bagi pengelola untuk menyerap kebijakan secara langsung.
Slametno mencontohkan keberhasilan Kabupaten Balangan sebagai model sinergi lembaga kursus dengan pemerintah daerah.
Selama satu dekade terakhir, Balangan berhasil menekan angka pengangguran dari peringkat lima tertinggi menjadi kedua terendah di Kalsel, melalui inovasi seperti insentif instruktur, pelatihan gratis bagi warga, hibah alat praktik, dan peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi dan beasiswa.
Forum PLKP Kalsel juga menyerahkan sejumlah usulan strategis untuk dipertimbangkan kementerian, antara lain pemberian insentif instruktur, KIP/PIP kursus untuk warga tidak mampu, bantuan alat praktik modern, beasiswa pendidikan tinggi bagi instruktur, dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi lembaga kursus.
“Kami berharap usulan berbasis data lapangan ini ditindaklanjuti. Pemerataan kuota berbasis kabupaten/kota dengan keterlibatan aktif Dinas Pendidikan daerah adalah kunci keberhasilan program ke depan,” pungkas Slametno.