apahabar.com, JAKARTA - Sepuluh bulan berlalu, longsor jalan nasional Km 171Tanah Bumbu Kalimantan Selatan belum juga beres.
Teranyar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum membuka progres penanganan.
"Ke Dirjen Minerba ya," singkat Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, Jumat siang (11/8).
Baca Juga: Lepas Tangan Km 171 Tanah Bumbu, Menteri ESDM Disebut Dungu
apahabar.com terus mencoba menghubungi yang bersangkutan. Tapi, belum ada respons.
Menteri ESDM Arifin Tasrif sedianya sempat buka suara. Pekan lalu, Tasrif mengaku sudah menerima laporan atas tragedi itu.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanah Bumbu, Menteri PUPR Jangan Omdo!
"Saya kirim inspektur tambang nanti ke sana," ujar Tasrif di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat lalu (4/8).
Hal senada dilontarkan Direktur Pembinaan Program Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi.
Laporan tersebut, kata dia, telah dibahas bersama Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Lana Saria.
Baca Juga: Menteri PUPR Janji Bakal Perbaiki Jalan KM 171 Tanah Bumbu!
"Telah dikoordinasikan oleh Bu Lana," jelasnya saat dihubungi apahabar.com.
29 Juli lalu, tepat sepuluh bulan tragedi Km 171 Tanah Bumbu. Masyarakat terus menanti kabar baik perbaikan.
Jalan Km 171 Satui Tanbu putus akibat longsor. Guguran tanah terjadi sebanyak tiga kali.
Kali pertama 28 September 2022, akses lalu lintas dari Banjarmasin ke Kotabaru atau sebaliknya nyaris lumpuh.
Baca Juga: POLITIK SEPEKAN: DPR Desak Usut KM 171 hingga Kisruh Masa Depan IKN
Tak ubahnya tragedi imbas ugal-ugalannya aktivitas tambang batu bara, puluhan keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak-rusak.
Senator DPD RI dari Kalsel, Habib Abdurahman Bahasyim juga sudah meminta aparat bertindak tegas.
"Jangan sampai aparat penegak hukum takut untuk memeriksa para penambang yang kelihatan nyata kasat mata merusak jalan negara," ujar Habib Banua kepada apahabar.com.
Baca Juga: ESDM dan PUPR Tak Satu Frekuensi soal Km 171 Tanah Bumbu
Menteri Basuki Hadimoeljono sudah berjanji memperbaiki jalan nasional Km 171 Tanah Bumbu. Sayangnya, itu baru sekadar janji. Tak ada jawaban pasti, kapan perbaikan dilakukan.
Yang terjadi kemudian adalah Kementerian PUPR meminta penambang di sekitar jalan nasional ikut bertanggungjawab. Itu karena longsor jalan bukan akibat bencana alam.
"Berhubung kejadian longsoran yang terjadi bukan akibat bencana alam, namun akibat kegiatan pertambangan batu bara yang berada di sekitar jalan nasional, maka kejadian longsoran itu menjadi tanggung jawab dari pihak penambang yang berada di sekitar jalan nasional," tulis pihak Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga kepada apahabar.com, Senin (7/8).