Pemilu 2024

Endorse Capres Tertentu, Jokowi Dinilai Tak Pantas dalam Demokrasi

Presiden Joko Widodo yang melakukan endorsment kepada salah satu capres dinilai tak seharusnya terjadi dalam sebuah alam demokrasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah sekaligus capres PDIP Ganjar Pranowo meninggalkan Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4). FOTO/Setpres

apahabar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik bahwa dirinya turut andil dalam Pilpres mendatang dengan mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

"Endorse calon presiden berikutnya itu sebenarnya hal yang lumrah, seperti dulu ketika Pak SBY menjabat. Bedanya, jika Pak Jokowi lebih terbuka saja," ujar Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar pada tim apahabar.com, Jumat (2/6).

Ia mengatakan pentingnya melihat endorsement yang dilakukan tidak condong ke satu orang mengingat dirinya merupakan kader PDIP.

"Endorsement yang dipilih Pak Jokowi adalah endorsement terbuka. Kalau Pak SBY sebelumnya tertutup dan saya yakin beliau juga melakukan itu," tukasnya.

Baca Juga: Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres Demi Hindari Label Presiden Gagal!

Di satu sisi, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai bahwa sikap Jokowi yang mengendorse capres sebagai tindakan yang berlebihan dan tak pantas.

"Beliau aktif mengendorse capres tertentu dan berada di balik pembentukan poros koalisi tertentu. Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi ini tak bisa dibenarkan," tegas Kamhar.

Lebih lanjut, ia turut mengkritisi kinerja Jokowi yang dinilai belum memuaskan.

"Rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi selama 2 periode memimpin. Namun bukan hanya tak mampu menunaikan janji-janji kampanyenya. Dalam banyak aspek juga terjadi perlambatan bahkan pemunduran dibanding pemerintahan Pak SBY," imbuhnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Akui Jokowi sebagai Mentor Politik!

Ia mencontohkan pada tingkat pengganguran yang sudah menurun 3,73 persen pada masa SBY sementara kembali naik 0,22 persen pada masa pemerintahan Jokowi.

"Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp7.879 triliun," pungkasnya.