apahabar.com, MARTAPURA - Dari 360 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Banjar, 60 sekolah tak punya kepala sekolah definitif.
Kekosongan jabatan itu, dikarenakan kepala sekolah sebelumnya sudah pensiun."Namun kekosongan jabatan itu tak diisi pelaksana tugas (plt)," Maidi Armansyah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
Tak hanya itu kendalanya, dikemukakan Maidi, guru SD setempat pun tak memenuhi persyaratan untuk memegang jabatan kepala sekolah. Kedepan pihaknya akan melakukan pemetaan guru yang bisa diangkat menjadi kepala sekolah.
Caranya dengan menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) buat calon kepala sekolah. Dalam waktu dekat pihaknya akan menetapkan plt pada SD yang tak punya kepala sekolah.
Soal guru yang memungkinkan menjadi kepala sekolah, menurut Maidi, punya Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Untuk mendapatkan NUKS harus melewati sejumlah tahapan.
"Guru harus golongannya 3C, kedua harus lulus tes calon kepala sekolah. Setelah lulus tes maka mereka akan didiklat selama 3 bulan. Calon kepala sekolah masuk dulu beberapa hari kemudian praktek di lapangan. Setelah lulus diklat, akan diberikan sertifikat sebagai kepala sekolah,” jelasnya.
Namun, Maidi Armansyah juga mengatakan bahwa kewenangan untuk mendiklat saat ini di bawah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) di Solo. Jadi biasanya dinas harus bekerjasama dengan LP2KS Solo tersebut untuk mendiklat calon kepala sekolah.
Di tempat yang bersamaan, Sawiyan, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Banjar juga mengatakan kendala yang dihadapi.”Guru yang pangkatnya sudah mencukupi mereka tidak mau mendaftar menjadi kepala sekolah. Sementara yang pangkatnya tidak mencukupi, tak bisa ditunjuk sebagai plt kepala sekolah," jelasnya.
Reporter: Reza Rifani
Editor: Syarif