apahabar.com, BALIKPAPAN – Empat daerah di Kaltim yakni Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Kutim menggelar aksi demo 11 April terkait penolakan penundaan Pemilu 2024 pada Senin (11/4).
Ratusan massa dari mahasiswa ini bergerak menuju depan Kantor DPRD masing-masing daerah untuk menyuarakan tuntutannya. Seperti yang terjadi di Balikpapan, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Balikpapan melayangkan empat tuntutan kepada dewan perwakilan rakyat.
Empat tuntutan tersebut yakni pertama menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakilnya serta Penundaan Pemilu 2024. Kedua, membatalkan kenaikan BBM dan PPN 11 persen. Ketiga, menuntut Pemkot Balikpapan menyelesaikan permasalahan kota seperti banjir hingga tambang ilegal. Keempat, menuntut Pemkot Balikpapan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan Teluk Balikpapan.
“Wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode ini menciderai demokrasi dan pengkhianatan amanah reformasi. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7,” kata Taufik, Koordinator Aksi di Balikpapan.
Sementara itu di Samarinda, massa aksi juga melayangkan tuntutan yang sama. Massa menilai perpanjangan 3 periode Presiden merupakan bentuk keserakahan. Sementara permasalahan kenaikan BBM dan PPN 11 persen dinilai menyusahkan masyarakat.
“Jangan susahkan masyarakat dengan kenaikan bahan bakar minyak dan pajak pertambahan nilai, jangan hanya mementingkan pihak oligarki,” seru salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan situasi demo di Kaltim berjalan aman dan kondusif. Pihaknya belum menerima laporan gangguan kamtibmas ataupun kericuhan massa aksi.
“Kita harapkan jangan sampai ada penyusup-penyusup yang ingin menciderai apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Sejauh ini demo berlangsung aman dan kondusif,” ujarnya disela-sela demo di Balikpapan.
Dalam pengamanan aksi demo tersebut, Polda Kaltim menerjunkan 2.000 personel yang terbagi di empat daerah tersebut.
“Keseluruhan itu ada sekitar 2.000 an personel, itu sudah digabung sama petugas Polsek. Petugas sudah diminta mengamankan aksi agar berlangsung aman dan kondusif.